Analisis Pengawasan Intern Piutang pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan

Abstract

PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan sawit, kakao, dan teh. PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) merupakan gabungan dari kebun-kebun yang ada di wilayah Sumatera Utara yaitu PT. Perkebunan VI, PT. Perkebunan Nusantar VII, PT. Perkebunan Nusantara VII.

Piutang adalah klaim perusahaan terhadap pihak tertentu atas barang atau jasa yang telah diberikannya, Piutang juga merupakan salah satu pos yang penting di Neraca yang turut memberikan gambaran kualitas perusahaan. Oleh karena itu pengawasan yang baik mutlak diperlukan pada pintang. PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) sebagai salah satu BUMN tentu saja memerlukan pengawasan yang baik terhadap piutangnya, karena piutang pada perusahaan ini memiliki nilai yang relatif besar dan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Selain itu pengawasan yang tidak baik pada piutang akan menimbulkan kerugian pada perusahaan. PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) membedakan jenis piutangnya atas piutang usaha dan piutang lain-lain.

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menganalisis data dengan mengunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode dengan mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara dengan responden yang ada yaitu pimpinan perusahaan, staf bagian akuntansi, dan karyawan lainnya.

Dari analisis dan evaluasi yang dilakukan pada kelima komponen pengawasan intern yang ada dapat disimpulkan bahwa pengawasan piutang pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan sudah memadai. Hal ini terlihat dari lingkungan pengendalian piutang perusahaan yang sudah memadai, yaitu dengan adanya perhatian direksi terhadap piutang. Sistem akuntansi yang menunjang lingkungan pengendalian juga sudah memadai, yaitu dengan pengunaan nomor rekening bagi pihak yang memiliki hutang kepada perusahaan. Prosedur dan aktivitas pengendalian piutang yang memadai juga semakin mendukung pengawasan intern piutang ini, ditambah lagi dengan adanya pemantauan yang secara rutin dilakukan. Memang masih terdapat ada beberapa kekurangan yaitu tidak ditetapkannya syarat dan batas kredit yang diberikan dan jumlah piutang tidak tertagih yang relatif besar.

Mengingat kekurangan yang ada maka sebaiknya perusahaan menetapkan syarat-syarat kredit, menetapkan batasan kredit, mengunakan telepon dan kunjungan personel dalam menagih piutang pada langganan, dan tetap mengejar debitur yang menunggak dalam hal pembayaran hutangnya dan bukannya langsung menyisihkan piutangnya sebesar lOO%.