Show simple item record

dc.contributor.advisorDR.Ir.H Meneth Ginting M.A.D.Een_US
dc.contributor.authorSyahrizalen_US
dc.date.accessioned2010-03-20T02:45:51Z
dc.date.available2010-03-20T02:45:51Z
dc.date.issued2008-04-09T00:00:00Zen_US
dc.identifier.otherRenny Widiastutien_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/7309
dc.descriptionD0200693en_US
dc.description.abstractSalah satu hal penting dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah terjadinya perubahan dalam Pemerintahan Desa. Perubahan Pemerintahaan Desa terutama terjadi dalam struktur organiasi Pemerintahan Desa, mekanisme hubungan kelembagaan, tugas dan fungsi serta syarat menjadi Kepala Desa. Pemerintahan Desa menurut ketentuan sekarang ini adalah merupakan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Badaan Perwakilan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan Pemerintahan Desa terhadap pelakasanaan otonomi daerah di Kabupaten Langkat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Data dari sampel diambil secara arel sampling dan proporsional sampling, sebanyak.96 orang. Analisis data dilakukan secara deskriftif kuantitatif dengan menggunakan korelasi dan regresi ganda. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program SPSS for Windows versi 10,0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Terjadi perubahan pemerintahan desa setelah otonomi daerah baik dilihat dari aspek struktur organisasi pemerintahan desa, mekanisme hubungan kelembagaan desa, tugas dan fungsi kepala desa maupun syarat menjadi kepala desa. Pengaruh karakteristik Kepala Desa dan Ketua BPD yang meliputi umur, pendidikan, masa kerja dan pendapatan secara bersama-sama terhadap kesiapaan melaksanakan otonomi daerah adalah sebesar 19,5 persen, sedangkan sisanya 80,5 persen dipengaruhi oleh variabel lain, misalnya kesiapan dan partipasi masyarakat dalam pembangunan. Dari keempat karakteristik (umur, pendidikan, masa kerja dan pendapatan) yang paling dominan pengaruhnya terhadap kesiapan melaksanakan otonomi daerah adalah variabel tingkat pendidikan. Untuk lebih meningkatkan peran dan fungsi Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam rangka pelaksanan otonomi daerah di Kabupaten Langkat maka dalam Pengangkatan Kepala Desa dan penetapan Ketua BPD lebih memperhatikan factor pendidikan dan masa kerja.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectperencanaan wilayahen_US
dc.titleKesiapan Pemerintahan Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Langkat (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999)en_US
dc.typeMaster Thesesen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record