Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan

Abstract

In accordance with the authority of the Provincial Government of North Sumatra in the field of land, it is necessary to see further how the role of government in the process of solving the problems of land conflicts. Long-term and protracted land conflicts are disputes / land conflicts of former HGU PTPN II. Descriptive method is used to describe in a systematic, factual and accurate to solve the problems of land conflicts. The result of the research shows that the North Sumatera Provincial Government executes its authority whose settlement is hampered until now. One of the contents of the dictum of BPN Decree Number 42, 43, 43 / 2002 and No. 10/204 which contains the sentence: submit the Arrangement, Ownership, Ownership, Utilization and Use of Land to the Governor of North Sumatra. For further processing in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, after obtaining permission from the Minister. The problem becomes complicated, because the permit is not published until now. Efforts to find solutions still continue to be done, including with the central government of the Ministry of Home Affairs and the Ministry of SOEs. Based on the facts of the field, many community groups, both claimants and applicants are also private companies that currently control the land of former HGU PTPN II. So the North Sumatera Provincial Government should immediately conduct a re-registration and verification / petition submitted by the claimant / appealing community group, so as to obtain the truth as objectively as possible to obtain the right to redistribution of the former land of HGU.

Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang pertanahan, maka perlu dilihat lebih lanjut bagaimana peran pemerintah dalam proses penyelesaian permasalahan konfliks pertanahan. Konflik pertanahan yang berlangsung lama dan belarut-larut adalah sengketa/konflik lahan eks HGU PTPN II. Metode deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap penyelesaian permasalahan konfliks pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kewenangannya yang penyelesaiannya terganjal sampai saat ini. Salah satu isi diktum dari SK BPN Nomor 42,43,43/2002 dan No. 10/204 yang memuat kalimat: menyerahkan Pengaturan, Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara. Untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, setelah memperoleh ijin dari Menteri. Permasalahan menjadi rumit, karena ijin tersebut tidak terbit sampai sekarang. Upaya untuk mencari solusi masih terus dilakukan termasuk dengan pemerintah pusat yaitu kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian BUMN. Berdasarkan fakta lapangan, banyak kelompok masyarakat baik penuntut maupun pemohon juga perusahaan swasta yang saat ini menguasai lahan eks HGU PTPN II. Maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus sesegera mungkin mengadakan pendataan ulang dan verifikasi/permohonan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat penuntut/pemohon, sehingga dapat diperoleh kebenaran yang seobjektif mungkin untuk memperoleh hak atas redistribusi tanah-tanah eks HGU tersebut.