Show simple item record

dc.contributor.authorSembiring, Rosnidar
dc.date.accessioned2019-05-13T06:50:33Z
dc.date.available2019-05-13T06:50:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherIndra
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/70130
dc.descriptionRosnidar Sembiringid
dc.description.abstractThis paper aims to determine the recognition and legal protection of indigenous and tribal peoples on land and natural resources in the perspective of legislation. The research used in this paper uses normative research with literature identification approach, legislation such as Law no. 5 of 1960 on the Basic Regulations of Agrarian Principles, and other laws and regulations relevant to this research. The data collected from primary, secondary and tertiary legal materials were analyzed qualitatively, systematically arranged and presented descriptively. The argument in this article argues that basically legal recognition and protection of indigenous and tribal peoples has been determined in Article 3 of the UUPA and Article 18 B Paragraph (1) of the 1945 Constitution as well as other sectoral laws and regulations, except that there is no synchronization as well as harmonization between various sectoral laws and regulations governing the recognition and protection of the rights of indigenous peoples.id
dc.description.abstractTulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam dalam perspektif peraturan perundang-undangan. Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan identifikasi literatur, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Data yang terkumpul dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dianalisis secara kualitatif, disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif. Argumen dalam artikel ini mengemukakan bahwa Pada dasarnya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat telah ditentukan dalam Pasal 3 UUPA dan Pasal 18 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan di bidang sektoral lainnya, hanya saja tidak adanya sinkronisasi maupun harmonisasi antarberbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat.id
dc.language.isoidid
dc.subjectPengakuan dan Perlindungan Hukumid
dc.subjectMasyarakat Hukum Adatid
dc.subjectTanahid
dc.titlePengakuan dan Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Tanahid
dc.typeLecture Papersid


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record