Show simple item record

dc.contributor.advisorSaidin, O.K.
dc.contributor.authorBangun, Sarai Dwi Sartika
dc.date.accessioned2017-10-12T08:43:45Z
dc.date.available2017-10-12T08:43:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherEra Salida
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/68867
dc.description130200347id
dc.description.abstractPerlindungan suatu merek di Indonesia dilakukan dengan sistem konstitutif, dimana sistem ini menegaskan pemberian perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada pemilik hak merek apabila telah melakukan pendaftaran merek terlebih dahulu. Namun terdapat mengecualian bagi merek terkenal dalam mekanisme tersebut, yang berimpikasi pada adanya perlindungan khusus oleh suatu negara tanpa harus adanya proses pendaftaran terlebih dahulu. Pengecualian hukum mengenai perlindungan merek terkenal dalam penerapanya haruslah dikuti dengan pembuktian keberadaan keterkenalan merek yang diangap sebagai merek terkenal serta adanya pembuktian unsur itikad tidak baik membonceng keterkenalan merek terkenal dalam permohonan pendaftaran merek terdaftar. Hal inilah yang kerap kali menjadi permasalahan, sulitnya menentukan suatu merek harus dilindungi sebagai merek terkenal sejalan dengan sulitnya menentukan unsur itikad baik dalam permohonan merek yang diduga membonceng keterkenalan merek terkenal. Adapun dalam skripsi ini akan dibahas lebih lanjut tentang bagaimana perkembangan perlindungan merek terkenal dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 dibandingkan dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2001, mengapa suatu merek terkanal perlu secara spesifik dilindungi dan bagaimana perlindungan merek terkenal dihubungakn dengan itkad baik dalam Putusan MA No. 558K/Pdt.Sus-HKI/2015 . Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, dimana data primer diambil dari Putusan MA 558K/Pdt.Sus-HKI/2015,Putusan Pengadilan Niaga No.08/PDT.SUS-MEREK/2015/PN.NIAGA.JKT.PST serta peraturan mengikat yaitu Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan internasioanl tentang merek lainya. Berdasarkan penelitian hukum yang telah dilakukan atas Putusan MA No. MA 558K/Pdt.Sus-HKI/2015yaitu kasus merek TEENIE WEENIE, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Perlindungan Hukum merek terkenal asing sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dimana pembuktian itikad tidak baik serta keterkenalan merek TEENIE WEENIE dapat dibuktikan sesuai kriteria merek terkenal dalam peraturan PerUndang- Undanganid
dc.language.isoidid
dc.subjectPerlindungan Hukumid
dc.subjectMerek Terkenalid
dc.subjectItikad baikid
dc.titlePerlindungan Merek Terkenal Dihubungankan Dengan Itikad Baik Studi Putusan No. 558k/Pdt.Sus-Hki/2015id
dc.typeStudent Papersid


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record