Show simple item record

dc.contributor.advisorErwina, Liza
dc.contributor.authorHasibuan, Renata Tilanda Maharani
dc.date.accessioned2017-10-12T08:35:12Z
dc.date.available2017-10-12T08:35:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherEra Salida
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/68865
dc.description130200308id
dc.description.abstractAnak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dididik dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan masa depan yang baik bagi bangsa dan negara. Namun belakangan ini sering sekali terjadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak atau dikenal juga dengan juvenile delinquency. Karena berbagai faktor, anak menjadi delinkuen dan dengan mudah melakukan suatu kejahatan yang tergolong serius, misalnya pembunuhan berencana. Akibat dari perbuatannya, anak akan dijatuhkan sanksi dimana sanksi tersebut tentu saja merugikan bagi anak. Hakim-hakim anak di Indonesia masih cenderung memilih untuk menjatuhkan sanksi pidana, seperti pidana penjara untuk dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan mengenyampingkan keberadaan sanksi tindakan sebagai alternatifnya. Padahal sanksi yang akan dijatuhkan kepada anak dianjurkan tidak merugikan kepentingan dari anak itu sendiri. Skripsi ini membahas beberapa permasalahan mengenai kaitan antara penjatuhan sanksi terhadap anak dengan prinsip perlindungan anak dan pengaturan sanksi tindakan terhadap anak menurut Hukum Pidana di Indonesia. Skripsi ini juga membahas tentang penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak yang turut serta melakukan pembunuhan berencana dalam putusan PN DOMPU No. 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN. DPU. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Hakim yang menjatuhkan sanksi harus meneliti dengan sungguh-sungguh faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan memperhatikan kepentingan serta hak-hak dari anak, sehingga sanksi yang dijatuhkan nanti tidak merugikan dan membahayakan anak serta masa depannya. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak harus dapat memberikan perlindungan terhadap anak itu sendiri sehingga anak tetap dapat melanjutkan kehidupannya. Pengaturan sanksi terhadap anak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang membagi sanksi menjadi sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi tindakan merupakan sanksi alternatif yang dapat dijatuhkan kepada anak. Sanksi tindakan tidak bersifat nestapa, melainkan bertujuan untuk melindungi dan membina anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Putusan PN. Dompu No.2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu telah memberikan perlindungan terhadap Terdakwa Anak dengan menjatuhkan sanksi tindakan berupa perawatan di LPKS. Dengan sanksi ini, anak diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan melanjutkan kehidupannyaid
dc.language.isoidid
dc.titlePenjatuhan Sanksi Tindakan Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Terhadap Anak yang Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan PN Dompu No. 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu)id
dc.typeStudent Papersid


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record