Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Penilai Kerugian Asuransi Dalam Industri Asuransi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014

Abstract

Kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana financial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko yang mendasar seperti risiko kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Adapun permasalahan dalam penelitian ini pengaturan hukum asuransi di Indonesia. Penilai kerugian asuransi dalam industri asuransi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan penilai kerugian asuransi dalam industri asuransi Indonesia kepada pihak ketiga. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research). Pengaturan usaha perasuransian dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian terdiri dari 18 (delapan belas) bab dan 92 (Sembilan puluh dua) pasal. Penilai kerugian asuransi dalam industri asuransi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, yaitu usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.Penilai kerugian asuransi dalam industri asuransi Indonesia kepada pihak ketiga setelah pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UU No. 40 Tahun 2014 kelebihan Dana Asuransi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.