Dinamika Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah di Indonesia Pasca Reformasi

Abstract

Runtuhnya masa orde lama yang dipimpin oleh Soeharto menjadi BJ Habibie dimaknai sebagai masa reformasi yakni pada tahun 1998. Terjadi banyak sekali perubahan dalam sistem pemerintahan semenjak pergantian rezim pemerintahan. Ciri khas pemerintahan orde lama yang memiliki sistem sentralistik berubah menjadi bersifat desentralistik adalah salah satu perubahan yang terjadi. Dimana pada masa orde lama, Pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana untuk setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat kemudian berubah menjadi Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kewenangannya secara mandiri tanpa ada intervensi dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah lainnya. Hal ini sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi yang lahir dari paham demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Perubahan sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik ditandai dengan lahirnya undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Sejak masa reformasi, Indonesia sudah mengalami sebanyak 3 kali perubahan peraturan berkaitan dengan pemerintahan daerah, yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Banyak perubahan yang terjadi terkait dengan pengaturan pemerintahan daerah seperti penerimanaan pendapatan, pengelolaan pemberian izin, pembagian urusan pemerintahan dan lain-lain. Skripsi ini membahas perubahan yang cukup krusial yang terjadi setiap pergantian undang-undang, yakni mengenai pembagian urusan atau kewenangan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dari analisis terhadap ketiga undang-undang tersebut ternyata terdapat dinamika perubahan baik itu memperluas atau bahkan mempersempit kewenangan daerah dalam mengatur daerahnya.