Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Provinsi Aceh Dalam Kasus Pembatalan Hibah (Studi Putusan Mahkamah Syari’ah Provinsi Aceh Nomor 28/PDT-G/2015/MS-ACEH)

Abstract

Hibah is a part or all of someone’s property given to his heir, friends, or other people before he dies. In KHIU (the Compilation of the Islamic laws), hibah is an object given voluntarily, without any reward, from someone to other people who are still alive. A conditional hibah occurs when it is related to a requirement such a requirement of the limitation of using it by the giver to the receiver so that it becomes invalid. A withdrawal of something which has already been given (hibah) is illegal although the hibah is between sibling or husband and wife. Hibah can only be withdrawn when it is given by parents to their children. The problems of the research were as follows: how about the people in Banda Aceh who still use conditional hibah, how about the clause of hibah revocation law in the perspective of the Islamic law, and why the Panel of Judges of the Sharia Court in Aceh Province does not use it as legal consideration in revoking hibah in the Ruling of Aceh Sharia Court No. 28/PDT-G/2015/MS-Aceh. The research used judicial normative and descriptive analytic methods which described the prevailing legal provisions on legal theories and the implementation of positive law related to the problems above. What it meant by ‘descriptive’ was because this research was expected to be able to describe in detail, systematic, and complete everything related to the revocation of hibah in Banda Aceh. The result of the research shows that 1. The implementation of conditional hibah in the people of Banda Aceh has been their own tradition even though there is no regulation on it, 2. The clause of revoking hibah in the Islamic law perspective states that withdrawal of something which has been given (hibah) is illegal; hibah which can be withdrawn when it is given by parents to their children. 3. Therefore, the judge hands down the verdict outside of the lawsuit because conditional hibah is not regulated in law so that the judge considers that the withdrawal of hibah given by parents to their children is permitted in the KHI. It is recommended that 1) the people in Banda Aceh perceive from the Islamic law and the KHI which do not regulate conditional hibah since it is illegal in the Islamic law so that it should not be implemented, especially for the people in Banda Aceh who have traditionally carried it out, 2) Hibah should be given after it has been though over and heeded carefully so that there will be no lawsuit to the Court on it, and 3) the Panel of Judges should give explanation that there is no regulation on conditional hibah to both parties.

Hibah adalah pemberian seseorang kepada ahli warisnya, sahabat-sahabatnya atau kepada urusan umum, sebagian daripada hartanya atau semuanya sebelum ia meninggal. Dalam KHI hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah bersyarat terjadi apabila hibah dikaitkan dengan sesuatu syarat, seperti syarat pembatasan penggunaan barang oleh pihak penghibah kepada penerima hibah, maka syarat tersebut tidak sah. Penarikan kembali atas sesuatu pemberian (hibah) adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anaknya. Adapun rumusan masalahnya adalah 1.Mengapa Masyarakat Kota Banda Aceh masih menggunakan praktik Hibah Bersyarat, 2.Bagaimana dalil Hukum pembatalan hibah dalam perspektif Hukum Islam, 3.Kenapa Majelis Hakim Mahkamah Syariah Provinsi Aceh tidak menjadikan hibah bersyarat menjadi pertimbangan hukum dalam membatalkan hibah di Putusan Mahkamah Syariah Aceh nomor 28/PDT-G/2015/MS-Aceh. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas, dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pembatalan hibah di Banda Aceh. Dari hasil penelitian diketahui bahwa, 1. Pelaksanaan praktek hibah bersyarat pada masyarakat Kota Banda Aceh sampai sekarang ini merupakan kebiasaan masyarakat itu sendiri yang telah terjadi sampai saat ini, walaupun tidak ada aturan yang mengaturnya tentang hibah bersyarat. 2. Adapun dalil pembatalan hibah dalam perspektif hukum islam menyebutkan bahwa penarikan kembali atas sesuatu pemberian (hibah) adalah merupakan perbuatan yang diharamkan. Adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anaknya. 3.Oleh sebab itu hakim memutuskan perkara diluar dari dalil gugatan yang dikarenakan hibah bersyarat tidak ada aturan hukum sehingga majelis hakim menilai dari penarikan hibah dari orang tua terhadap anaknya yang di bolehkan dalam KHI. Saran yang ditujukan terhadap 1.Seharusnya masyarakat Kota Banda Aceh melihat dari segi aturan Hukum Islam dan KHI yang tidak mengatur adanya tentang hibah bersyarat tersebut, hibah bersyarat tidak dibenarkan dalam aturan Hukum Islam, sehingga tidak perlu di laksanakan lagi, khususnya masyarakat Kota Banda Aceh yang telah menjadi kebiasaan sampai saat ini. 2.Seharusnya dalam pemberian suatu hibah telah memikirkan dan mencermati secara matang atas apa yang diberikannya sehingga tidak adanya suatu tuntutan ke pengadilan atas suatu pemberian hibah tersebut. 3 Seharusnya majelis hakim juga menjelaskan bahwa tidak ada aturan yang mengatur hibah bersyarat tersebut kepada kedua belah pihak.