Kepastian Hukum Penguasaan Negara Atas Usaha-Usaha Pertambangan Mineral dan Batabara di Indonesia

Abstract

Pertambangan merupakan Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan ini, banyak ditemukan permasalahan terkhusus bidang agraria seperti tumpang tindih lahan pertambangan dengan kehutanan, Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, dan terhadap pengembangan masyarakat lingkar tambang. Sehingga negara sebagai pelaksana dari penguasa atas BARAKA, dalam skripsi ini belum terlaksana. Sehingga dibutuhkan keseriusan negara melalui pemerintah dalam melaksanakan wewenang dari hak penguasaan tersebut untuk mendapatkan keadilan antara kebutuhan negara yaitu perekonomian negara dengan masyarakat secara umum maupun masyarakat hukum adat secara khusus, untuk menciptakan kedayagunaan dari setiap peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh pemerintah sehingga menciptakan sebuah kepastian hukum dalam pengaturan usaha-usaha pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. Mining is a part or all phases of activities in the framework of research, management and exploitation of mineral or coal include general investigation, exploration, feasibility, construction, mining, processing and refining, transportation and sales, and post-mining activities. In the implementation of this mining activity, are found especially in agrarian problems such as overlapping mining to forestry, recognition of indigenous and tribal peoples, and to the community Development around the mine. So that the state, as the executor of the ruler of the land, water and airspace, as well as the natural riches contained therein has not been done in this thesis. So it takes the seriousness of the country through the government in implementing the authority of entitlement to derive justice between the needs of the country, namely the country's economy with the general public as well as indigenous and tribal peoples in particular, to create usefulness of any legislation enacted by the government so as to create a certainty law in the regulation of mining enterprises Mineral and Coal in Indonesia.