Kajian Yuridis Gugatan Pembatalan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Notaris (Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 80/Pdt.G/2015/PN.Lbp)

Abstract

Notarial acts have to be authentic evidence when there is a dispute in the Court; they provide legal guarantee, order, and protection for the people who use notaries’ service. In doing his duty, a notary is trusted by law. He uses his profesionalism in performing legal services to the people who need his protection and insurance to get legal certainty. The objective of the research was to find out legal protection for a Notary as Public Official who draws up deeds formally and materially according to law no. 30/2004 on Notarial Function and to find out the legal consequence for a Notary in drawing up Certificates No. 1 and No. 2 on April 2, 2013 based on the ruling of Lubuk Pakam District Court (Putusan MA No. 80/Pdt.G/2015/PN.Lbp) in conjunction with Law No. 30/2004 on Notarial Function. The research used judicial normative method, a study on law in the indonesian legislation. The research is emphasized on documentary study which searches for theories and points of view which are correlated with and relevant to the reserach problems, followed by field research (source persons). The result of the research shows that a Notarial deed is a deed which only contains statements made by the persons appearing. As a public official, a Notary only formulates information and statements he gats from the persons appearing. A Notary cannot be blamed for any violation on the drawing up land rights transfer and acquisition with compensation as it has been stated above since what has been written in the Notarial deed is intendeed by the persons appearing for which the Notary is only as an authorized public official. Legal protection for a Notary which is asked as a witness by investigators, prosecutors, and judges is regulated in Article 66 of Law No. 30/2004 on Notarial Function. The approval of summoning the Notary as defendant II on the deed made before him by the Regional Supervisory Council to the investigators, prosecutors, and judges is only related to the material of drawing up deeds. As a public official, a Notary only formulates information and statements he gets from the persons appearing.

Akta-akta Notaris harus menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di pengadilan dan memberikan jaminan, ketertiban serta perlindungan hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris. Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsi oleh undang-undang yang diberikan dan dipercayakan kepadanya, merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum notaris selaku Pejabat Umum yang membuat akta sesuai syarat formil dan materil ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan mengetahui bagaimana akibat hukum bagi notaris terhadap akta nomor 01 dan 02 tertanggal 02April 2013 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam(Putusan Mahkamah Agung Nomor 80/Pdt.G/2015/PN.Lbp), dalam kaitannya dengan Undangundang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian terhadap hukum yang berada di dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian dokumen atau kepustakaan yang intinya mencari teori-teori, padangan yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Akan tetapi untik melengkapi data yang diperoleh dari penelitian dokumen atau kepustakaan, maka dilakukan penelitian Lapangan , yaitu dari narasumber. Berdasarkan hasil penelitian, akta notaris merupakan partij akta, di mana akta tersebut hanya memuat tentang pernyataan-pernyataan para pihak yang datang ke notaris. Notaris selaku pejabat umum hanya merumuskan keterangan dan pernyataan yang diperolehnya dari para penghadap. Notaris tidak dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran terhadap pembuatan akta pemindahan dan penyerahan hak atas tanah dengan ganti rugi sebagaimana tersebut di atas, karena apa yang dituangkan dalam suatu akta notaris adalah kehendak dari para pihak, dimana notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang. Perlindungan hukum terhadap notaris yang diminta sebagai saksi oleh penyidik, jaksa maupun hakim diatur pada Pasal 66 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pemberian persetujuan pemanggilan notaris sebagai tergugat II terhadap akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapannya oleh Majelis Pengawas Daerah kepada penyidik, jaksa maupun hakim hanya menyangkut materi pembuatan akta. Notaris selaku pejabat umum hanya merumuskan keterangan dan pernyataan yang diperolehnya dari para penghadap.