USU-IR Home    USU Library        Feedback

USU Institutional Repository » Master Theses (MT) » Law » MT - Kenotariatan »

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/64773


Title: Analisis Hukum Terhadap Pembatalan Akta Perdamaian Secara Sepihak (Studi Kasus Putusan Perkara Perdata No: 605/Pdt.G/2013/PN.Mdn)
Authors: Tarigan, Irveb Imanuel
Advisors: Runtung
Gani, Syafnil
Suprayitno
Issue Date: 17-Mar-2017
Abstract: There are two terms used to refer to the Deed of Reconciliation, namely Acte Van Dading and Acte Van Vergelijk. Retnowulan Sutantio uses the term Act Van Dading to refer to reconciliation. Meanwhile, Tresna uses the term of Acte Van Vergelijk to talk about reconciliation in Article 130HIR. Reconciliation can be made by all parties before or by the judge who verifies a case; it can also be made by parties out of the court which is then brought to the related court to be validated. A unilateral annulment on an agreement means that its parties are not willing to meet the requirements upon which they had agreed. Meanwhile, the other party keeps willing to fulfill the requirements of the agreement he had made and wants to receive the performance from the other one. A valid agreement is the agreement that fulfills the requirements in accordance with the law; thus, the prevailing law applies to both parties who made the agreement. The research problems were: firstly, how about the legal position of a deed of reconciliation; secondly, how about the legal consequences of the unilateral annulment of a reconciliation deed; and thirdly, how about the position of the unilaterally annulled deed of reconciliation is, concerning the Ruling to the Civil Case No.605/Pdt.G/2013/PN.Mdn. The research was a descriptive analysis using the method of normative judicial approach or what is also called library study. The results showed that the unilateral annulment made before a Notary was actually unnecessary to be made again because the Court Ruling has contained the legal force to annul the deed. The Notary is not authorized to make an annulment deed of reconciliation as stipulated in Article 1338 paragraph (2). In the article, it is obviously stated that the agreement cannot be unilaterally annulled because that would mean that the agreement does not bind the people who make it. The legal principles considered by the Judge in the Ruling No.605/Pdt.G/2013/PN.Mdn was the Article 1862 paragraph (2) of the Civil Code. The legal consequences produced after the Ruling No.605/Pdt.G/2013/PN.Mdn were that the Agreement Deed No.08 dated February 21, 2012 and Reconciliation Agreement Deed No.09 dated February 21, 2012 were annulled By The Law. Based on the conclusion, it is suggested that the parties involved in the making of the deed of reconciliation agreement be assisted by a mediator. It is also suggested that all parties who make the agreement of reconciliation concur and comply with the requirements mentioned by the law, in this case the Article 1320 of the Civil Code. It is recommended that the Notary be more conscientious in making the Deed of Reconciliation and pay more attention to the provisions and regulations in the prevailing Law, so that any kind of potential conflict can be prevented in the future.
Abstract (other language): Dalam akta perdamaian terdapat dua istilah yaitu Acte Van Dading dan Acte Van Vergelijk. Retnowulan Sutantio menggunakan istilah Acte Van Dading untuk perdamaian. Sedangkan Tresna menggunakan istilah Acte Van Vergelijk untuk menyatakan perdamaian dalam Pasal 130HIR. Perdamaian pada hakikatnya dapat saja dibuat para pihak dihadapan atau oleh hakim yang memeriksa perkara, juga perdamaian dapat dibuat oleh para pihak diluar pengadilan dan selanjutnya di bawa kepengadilan yang bersangkutan untuk dikukuhkan. Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidak sediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada saat mana pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak yang lain. Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian yang sah, dalam arti memenuhi syarat sah menurut undang-undang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah pertama: Bagaimana kedudukan hukum sebuah akta perdamaian. Kedua: Bagaimana akibat hukum dari pembatalan akta perdamain secara sepihak. Ketiga: Bagaimana kedudukan akta perdamaian yang dibatalkan secara sepihak kaitannya dengan putusan perkara perdata No. 605/Pdt.G/2013/PN.Mdn. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Hasil Penelitian diketahui bahwa Pembatalan Akta perdamaian secara sepihak yang dilakukan di hadapan Notaris sebenarnya tidak perlu di lakukan lagi, karena dengan adanya Putusan pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap yang telah membatalkan akta perdamaian tersebut sehingga membuat akta perdamaian tersebut menjadi batal demi hukum. Notaris juga dalam hal ini tidak berwenang dalam membuat akta pembatalan perdamaian hal ini dapat dilihat dariPasal 1338 ayat (2). Dari pasal 1338 ayat (2) tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 605/Pdt.G/2013/PN.Mdn adalah: Pasal 1862 ayat (2) KUHPerdata. Akibat hukum yang lahir setelah putusan Nomor: 605/Pdt.G/2013/PN.Mdn adalah: akta persetujuan no. 08 tanggal 21 februari 2012 dan akta perjanjian perdamaian no. 09 tanggal 21 februari 2012 terbukti menjadi Batal Demi Hukum. Berdasarkan kesimpulan, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: Hendaknya para pihak dalam pembuatan akta perjanjian perdamaian dibantu oleh seorang mediator. Hendaknya diperlukan kesepakatan para pihak dengan mematuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh undang-undang dalam hal ini pasal 1320 KUHPerdata. Hendaknya Notaris harus lebih teliti lagi di dalam membuat Akta Perdamaian dengan memperhatikan hal dan ketentuanketentuan yang berlaku dalam Undang-undang, sehingga segala macam potensi konflik yang terjadi dikemudian hari tidak akan terjadi.
Keywords: Reconciliation Deed Annulment
Unilaterally
Ruling
URI: http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/64773
Appears in Collections:MT - Kenotariatan

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Cover.pdfCover258.17 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract123.9 kBAdobe PDFView/Open
Chapter I.pdfChapter I206.77 kBAdobe PDFView/Open
Chapter II.pdfChapter II257.29 kBAdobe PDFView/Open
Chapter III-V.pdfChapter III-V279.69 kBAdobe PDFView/Open
Reference.pdfReference147.53 kBAdobe PDFView/Open
Appendix.pdfAppendix233.61 kBAdobe PDFView/Open
 

Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.