USU-IR Home    USU Library        Feedback

USU Institutional Repository » Master Theses (MT) » Law » MT - Kenotariatan »

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/64747


Title: Analisis Yuridis Pengesahan Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya (Studi Penetapan No. 156/PDT.P/2010/PN.SKA Tentang Perkawinan Beda Agama)
Authors: Pranata, Yudi
Advisors: Yamin, Muhammad
Azwar, T. Keizerina Devi
Barus, Utary Maharany
Issue Date: 17-Mar-2017
Abstract: A marriage is very important and sacred because it is a profound wedlock between a husband-to-be and a wife-to-be who want to establish a family and a household by committing a marriage. Indonesia people are a pluralistic society, especially when it is viewed from ethnicity, tribe, and religion. The validity of a marriage is determined by the religion and belief of those want to get married so that a marriage which is contrary to religious law is considered as invalid and no legal consequence as wedlock. The problems of the research were as follows: how about the regulation on prohibiting a mixed marriage according to the Marriage Law in Indonesia, how about the legal consequence of a mixed marriage according to the Marriage Law in Indonesia, and how about the consideration of the panel of judges in the Ruling No. 156/Pdt./2010/PN.Ska on the Request for a Mixed Marriage. The research uses descriptive and judicial normative method in which the target of the research is law or legal norms which can be used as legal ground which regulates the prohibition of a mixed marriage in Indonesia. The research is aimed to analyze the regulation on the validity of a mixed marriage and its legal consequence. The regulation on the prohibition of a mixed marriage in Indonesia is clearly regulated; but, in reality, is still ineffective because there is different perspective in interpreting the Article on the prohibition of a mixed marriage. The legal consequence of a mixed marriage is in Article 2 of Law No. 1/1974 on Marriage. The consideration of the Panel of Judges in the Ruling No. 156/Pdt./2010/PN.Ska on the Request for a Mixed Marriage places the emphasis on Article 57 of Law No 1/1974 on Marriage which regulates a Mixed Marriage.
Abstract (other language): Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dan sakral karena merupakan suatu penghubung ikatan yang sangat dalam diantara para pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu calon suami dan calon istri yang bermaksud membentuk keluarga dan rumah tangga dengan melaksanakan suatu perkawinan. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk khususnya bila dilihat dari segi etnis atau suku bangsa dan agama. Sah atau tidaknya suatu perkawinan semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan orang yang hendak melakukan perkawinan, sehingga setiap perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan hukum agama dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan. Dari latar belakang tersebut rumusan masalahnya adalah, bagaimana pengaturan larangan perkawinan beda agama menurut hukum perkawinan di Indonesia, bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama menurut hukum perkawinan Indonesia, dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penetapan No. 156/Pdt./2010/PN.Ska mengenai permohonan perkawinan beda agama. Metode pendekatan penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis. Pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan mengenai pegesahan perkawinan beda agama dan akibat hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Menggunakan pendekatan yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (norm) yang dapat dipergunakan sebagai dasar hukum yang mengatur larangan perkawinan beda agama di Indonesia. Pengaturan larangan perkawinan beda agama menurut hukum perkawinan di Indonesia yaitu, pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia sudah jelas diatur namun dalam penerapannya masih belum efektif dikarenakan adanya persepsi yang berbeda dalam mengartikan pasal yang berkaitan dengan larangan perkawinan. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia, berkaitan dengan status dalam perkawinan dimana suatu perkawinan yang sah sah harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penetapan No. 156/Pdt.P/2010/PN.Ska mengenai permohonan pengesahan perkawinan beda agama, menitik beratkan permasalahan ini terhadap Pasal 57 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang perkawinan campur.
Keywords: Marriage
Prohibition of Marriage
Different Religions
URI: http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/64747
Appears in Collections:MT - Kenotariatan

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Cover.pdfCover177.87 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract121.47 kBAdobe PDFView/Open
Chapter I.pdfChapter I172.3 kBAdobe PDFView/Open
Chapter II.pdfChapter II230.81 kBAdobe PDFView/Open
Chapter III-V.pdfChapter III-V220.92 kBAdobe PDFView/Open
Reference.pdfReference128.96 kBAdobe PDFView/Open
 

Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.