Show simple item record

dc.contributor.advisorKalo, Syafrudin
dc.contributor.advisorLubis, Rafiqoh
dc.contributor.authorMardongan
dc.date.accessioned2017-03-13T04:03:10Z
dc.date.available2017-03-13T04:03:10Z
dc.date.issued2017-03-13
dc.identifier.othermahruf nasution
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/64620
dc.description120200157en_US
dc.description.abstractDi berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) terhadap terdakwa dalam tindak pidana korupsi (studi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No.55/Pid.Sus-TPK/2014/Pn.Bna). Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library reseacrh) dan data yang berhasil dikumpulkan, data sekunder, kemudian diolah dan dianalisa dengan mempergunakan teknik analisis metode kualitatif. Kasus korupsi yang terjadi di kota Lhokseumawe Provinsi Aceh telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada 19 Juni 2015. Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair, dakwaan subsidiar maupun dakwaan lebih subsidair. Berdasarkan hasil penelitian putusan bebas (Vrijspraak) yang dijatuhkan kepada pelaku terdakwa tentunya kurang memberikan kepuasan sehingga masyarakat khususnya masyarakat Kota Lhokseumawe memberikan pertanyaan besar atas keadilan yang diputuskan oleh majelis hakim. Penegak Hukum, yang dalam hal ini adalah hakim diharapkan agar dapat lebih cermat lagi dalam menguraikan dan menganalisa setiap unsur yang terdapat dalam rumusan delik setiap kasus korupsi, sehingga pada akhirnya vonis yang dijatuhkan dapat lebih memberikan rasa keadilan serta efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu hal ini dapat membantu pemerintah dalam rangka menekan terjadinya tindak pidana korupsien_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectYuridisen_US
dc.subjectVrijspraaken_US
dc.titleAnalisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Kasus Penyalahgunaan Dana Hibah Bantuan Sosial Apbd (Studi Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh No.55/Pid.Sus-Tpk/2014/Pn.Bna)en_US
dc.typeStudent Papersen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record