USU-IR Home    USU Library        Feedback

USU Institutional Repository » Student Papers (SP) » Law » SP - Hukum Ekonomi »

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/64244


Title: Pertanggungjawaban Yuridis BPJS Kesehatan Tentang Penolakan Rumah Sakit Terhadap Peserta ProgramBPJS Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Authors: Ravicky, M. Wahyu
Advisors: Azwar, T. Keizerina Devi
Windha
Issue Date: 17-Feb-2017
Abstract: BPJS dalam memberikan pelayanan kesehatan membuat Perjanjian Kerjasama dengan rumah sakit-rumah sakit di Indonesia, baik rumah sakit milik pemerintah maupun rumah sakit milik swasta. Perjanjian kerjasama yang dibuat antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit tentu mengatur mengenai hak dan kewajiban BPJS Kesehatan, rumah sakit, dan pasien yang yang menggunakan BPJS di rumah sakit tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pengaturan tentang Badan Penyelengggara Jaminan Sosial Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan perlindungan hukum terhadap program peserta BPJS terkait penolakan untuk memberikan pelayanan kesehatan serta pertanggungjawaban yuridis BPJS kesehatan tentang penolakan rumah sakit terhadap masyarakat peserta program BPJS menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif merupakan pendekatan yang melakukan analisis hukum atas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul skripsi. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, tersier. Metode pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian dari berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, majalah-majalah, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah lainnya. Pengaturan tentang Badan Penyelengggara Jaminan Sosial Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 telah cukup memberikan kepastian hukum dalam keberadaan dan penyelenggaraannya. Ruang lingkup dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan, statusnya sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden dan berkedudukan di ibukota bisa memiliki kantor perwakilan di tingkat provinsi serta kantor cabang di tingkat kabupaten kota, fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajibannya, organ BPJS Kesehatan yang terdiri atas dewan pengawas dan direksi. Perlindungan hukum terhadap program peserta BPJS terkait penolakan untuk memberikan pelayanan kesehatan yaitu suatu perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum yang dapat berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Bentuk perlindungan hukum hak keperdataan peserta BPJS Kesehatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan dapat berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pertanggungjawaban yuridis BPJS kesehatan tentang penolakan rumah sakit terhadap masyarakat peserta program BPJS menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, yaitu rumah sakit swasta maupun pemerintah dilarang menolak pasien atau meminta uang muka seperti yang diatur dalam Pasal 85 UU Kesehatan, Pasal 7 ayat (1) bahwa persyaratan rumah sakit meliputi peralatan medis dan nonmedis harus memenuhi standar pelayanan. Persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan layak pakai.
Keywords: Pertanggung jawaban
BPJS
Kesehatan
Penolakan
URI: http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/64244
Appears in Collections:SP - Hukum Ekonomi

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Cover.pdfCover542.53 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract472.52 kBAdobe PDFView/Open
Chapter I.pdfChapter I596.42 kBAdobe PDFView/Open
Chapter II.pdfChapter II695.98 kBAdobe PDFView/Open
Chapter III-V.pdfChapter III-V674.33 kBAdobe PDFView/Open
Reference.pdfReference485.22 kBAdobe PDFView/Open
 

Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.