Show simple item record

dc.contributor.advisorHayat, Muhammad
dc.contributor.advisorHusni, Muhammad
dc.contributor.authorNasution, Marwah Effendi
dc.date.accessioned2016-11-02T07:38:24Z
dc.date.available2016-11-02T07:38:24Z
dc.date.issued2016-11-02
dc.identifier.otherFranz
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/62432
dc.description100200331en_US
dc.description.abstractNegara Indonesia merupakan suatu negara yang sedang membangun (Developing Country), di mana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan di bidang fisik maupun di bidang non fisik. Pembangunan merupakan faktor terpenting dalam usaha untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Salah satu bentuk realisasi dari pembangunan tersebut adalah pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal, yaitu salah satunya adalah pembangunan ruang kelas baru dan meubelair SMP Negeri 1 Hutabargot. Pembangunan tersebut dilaksanakan berdasarkan kontrak yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak swasta sebagai pihak yang memborong proyek. Dalam skripsi ini, permasalahan yang penulis angkat yaitu apakah proses pelaksanaan perjanjian pemborongan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bagaimana hak dan kewajiban para pihak, bagaimana tanggung jawab pihak pemborong, dan bagaimana cara penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan. Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, maksudnya penelitian dilakukan dengan menggunakan dan mengelola data sekunder dan menggambarkan secara sistematis dan jelas dimana kita melakukan penelitian termasuk survey ke lapanagan untuk memperoleh data dan informasi. Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang – undangan, serta dokumen kontrak itu sendiri, bahan hukum sekunder yaitu buku – buku hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dengan CV. Bersama Kontraktor telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan ini para pihak telah melaksanakan hak dan kewajibannya masing – masing, dan CV. Bersama Kontraktor sebagai pihak pemborong juga telah memenuhi tanggung jawabnya yaitu untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pemborongan. Apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah. Jika tidak terdapat penyelesaian yang layak dan memuaskan, maka akan didamaikan oleh suatu Komisi Arbitrase. Pada tingkat terakhir, bilamana keputusan Komisi Arbitrase tidak memuaskan kedua belak pihak, maka segala persengketaan akan diserahkan kepada Pengadilan Negeri Mandailing Natal di Panyabungan. Saran yang diberikan penulis adalah pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, dan apabila terjadi perselisihan agar diselesaikan dengan cara musyawarah tanpa harus ke pengadilan.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectTinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pemborongan Pekerjaanen_US
dc.subjectDinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natalen_US
dc.subjectCV. Bersama Kontraktoren_US
dc.subjectStudi Pada CV. Bersama Kontraktoren_US
dc.titleTinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dengan CV. Bersama Kontraktor (Studi Pada CV. Bersama Kontraktor)en_US
dc.typeStudent Papersen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record