Show simple item record

dc.contributor.advisorNasution, Bismar
dc.contributor.advisorLubis, Tri Murti
dc.contributor.authorFebrian
dc.date.accessioned2016-10-31T04:15:34Z
dc.date.available2016-10-31T04:15:34Z
dc.date.issued2016-10-31
dc.identifier.otherZulhelmi
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/62365
dc.description120200199en_US
dc.description.abstractOtoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan itu meliputi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun dan lembaga jasa keuangan lainnya.Fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator adalah penyelengaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan. Berdasarkan itu, keseluruhan kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, seperti sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah tentang kedudukan otoritas jasa keuangan sebagai pengawas kegiatan perbankan di Indonesia, kedudukan badan kredit desa yang diberikan status sebagai bank perkreditan rakyat serta tinjauan yuridis pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap transformasi badan kredit desa yang diberikan status sebagai bank perkreditan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode litature/library resercch, yaitu penillitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder, yang merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu berasal dari dari peraturan perundang-undangan, buku dan media-media elektronik, yaitu internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Badan Kredit Desa merupakan salah satu bagian dari perbankan, hal ini karena Badan Kredit Desa memiliki kegiatan yang sama dengan perbankan yakni simpan pinjam.Keberadaan kepastian suatu hukum juga dapat mempengaruhi terhadap kepercayaan masyarakat desa, walaupun saat ini keberadaan badan kredit desa sudah berubah menjadi bank perkreditan rakyat.Pengawasan Badan Kredit Desa dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka melakukan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Badan Kredit Desa dapat melakukan kordinasi dengan instansi terkait.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectLembaga Perbankanen_US
dc.subjectOtoritas Jasa Keuanganen_US
dc.subjectBank Perkreditan Rakyaten_US
dc.titleTinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyaten_US
dc.typeStudent Papersen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record