Implementasi Kebijakan Anggaran Sesuai Dengan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 di Desa Sibaganding Kabupaten Simalungun

Abstract

Penelitian ini mengenai pengimplementasian kebijakan anggaran sesuai dengan Undang-Undang Desa yang baru, yakni Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 di Desa Sibaganding Kabupaten Simalungun. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis tentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Desa Sibaganding, serta strategi dan kesiapan pemerintahan desa dan masyarakat Desa Sibaganding Kabupaten Simalungun dalam mengimplementasikan anggaran desa sesuai dengan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014. Desa tidak terlepas dari proses dan usaha dalam memajukan kehidupannya baik melalui usaha perorangan maupun lewat program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam upaya memajukan dan mensejahterahkan masyarakat. Selain itu, desa juga memiliki masalah-masalah umum atau masalah-masalah mendasar. Masalah-masalah tersebut adalah merupakan masalah lama yang belum terselesaikan atau masalah baru yang muncul. Maka dengan adanya Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 khususnya pasal 72 ayat 3 mengenai kebijakan anggaran dimana, Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian, dana desa diharapkan akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakat. Dengan kata lain, kebijakan anggaran oleh pemerintah desa dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa.

This research is about budget policy implementation according to the new village enactment, which is village enactment No.6 in 2014 at Sibaganding village, Simalungun regency. This Research aims to understand and analyze the policy at Sibaganding village, also the strategy and readiness of the village residence and goverment at implementing the budget according to village enactment No. 6 in 2014. The village can’t be separated from its process and effort in upgrading the life by its residence and the goverment in the effort to advance and prosper the people from the process and how to increase their life. The village have some hope that differ from reality. The problems are, some unsolved problems and some new problems. With the new village enactment No. 6 in 2014 specialy article 72 verse 3 about budget policy whereas the minimum alocation of village budget alocation (ADD) to be at least 10% of the tegion tax and retribution. As so, the village budget is aimed to be used to support the goverment, building the infrastucture, residence alocation, and resident welfare. The point is, the budget policy by the village goverment can be used to solve the village’s problems.