Implikasi Penggunaan Teknologi Pesawat Siluman (Stealth Fighter) Dalam Kaitannya Dengan Kedaulatan Suatu Negara Atas Ruang Udara Wilayahnya Ditinjau Menurut Hukum Internasional

Abstract

ABSTRAK Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu faktor pendorong yang sangat esensial bagi perkembangan masyarakat internasional dewasa ini. Hukum internasiona dituntut untuk selalu dinamis mengikuti segala perkembangan masyarakat internasional agar hukum itu tetap dianggap fit and proper (cocok dan layak) untuk tetap diberlakukan bagi masyarakat internasional. Dalam perkembangannya hukum udara yang merupakan salah satu cabang dari hukum internasional yang mengkaji tentang penggunaan ruang udara suatu wilayah. Objek kajian utama dari hukum udara ini adalah mengenai penggunaan pesawat udara. Dari peraturannya sendiri yang mengkaji tentang penggunaan pesawat secara umum sudah diatur dalam Konvensi Paris 1919 (International Convention of Aerial Navigation) dan dalam Konvensi Chicago 1944 (International Convention on Civil Aviation). Dalam pengawasan pesawat tersebut teknologi radar merupakan tulang punggung utama pengawasan wilayah udara suatu negara. Namun hal ini terancam oleh adanya teknologi pesawat siluman yang mampu mengelabui teknologi radar tersebut. Penggunaan metode penelitian yang bersifat normatif dengan melakukan studi kepustakaan (library research). Dengan pengumpulan sumber data dari bahan primer dan sekunder.Dari penelitian ini terlihat bahwa menurut Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944 jelas bahwa kedaulatan suatu negara itu atas wilayah udaranya bersifat mutlak dan ekslusif. Dengan batas jurisdiksinya adalah batas wilayahnya yang telah ditentukan menurut hukum international. Dalam Konvensi Paris 1919 dan konvensi Chicago 1944 jelas disebutkan bahwa posisi pesawat militer itu adalah sebagai pesawat negara (state aircraft) sehingga untuk melintasi wilayah udara negara lain diperlukan otorisasi khusus dan jika otorisasi ini diberikan maka hak-haknya sebagai kapal perang negara menurut Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) akan diberikan. Pesawat siluman sendiri telah menunjukkan beberapa keterlibatannya dalam pelangggaran kedaulatan wilayah udara suatu negara, dengan kemampuannya yang dapat menyusup tanpa diketahui radar. Dari beberapa kasus tersebut tampak tidak lain Amerika Serikat merupakan negara yang paling sering melakukan pelanggaran kedaulatan tersebut. Secara umum suatu konvensi internasional yang mengatur secara khusus tentang pesawat siluman sebenarnya belum ada. Melihat banyaknya kasus pelanggaran kedaulatan yang terjadi seharusnya proses pembentukan konvensi ini sudah dirintis agar meminimalisir terjadinya pelanggaran kedaulatan yang lain. Selain itu seharusnya informasi teknologi pesawat,siluman tersebut dibagikan dan diinformasikan secara luas kepada masyarakat internasional. Dan melihat segala kasus pelanggaran tersebut dan tidak adanya proses peradilan terhadap tindak pelanggaran tersebut, sudah seharusnya jika lembaga peradilan di PBB tersebut dibenahi agar lebih baik lagi.