Show simple item record

dc.contributor.advisorProf. Rehngena Purba, SH, MH ; Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, MHum ; Syahril Sofyan, SH, MKnen_US
dc.contributor.authorMangatas Nasutionen_US
dc.date.accessioned2010-03-19T10:37:02Z
dc.date.available2010-03-19T10:37:02Z
dc.date.issued2008-08-14T00:00:00Zen_US
dc.identifier.otherPangky Moanda Siregaren_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/5531
dc.description017011077en_US
dc.description.abstractAge limit of individual is one of determinants of whether someone can be catagorized into underage or sufficient age ( adult ). According to the law applicable in Indonesia, someone can be categorized into proficiency of committing legal deed without any representativeness of other if she/he has been in sufficient age ( adult ), although not all people categorized into sufficient age can commit the legal deed. In Indonesian law order there are several provisions to regulate the age limit of proficiency to commit the legal deed, either in scope of public law or private law. This diversity of provision results in the difference of understanding that leads to debate either the theoretical or practical order. In notary practice, legal certainity for age limit of proficiency to commit legal deed is required largely to make assure that every individual presenting before notary can be or can’t be served to sign the notary acts. Both fault or mistake of notary in introduction of client being patterned in act comparison will, of course, bear yuridical consequence, either on parties or notary him/herself. In this thesis writing, the instrument of data collection is to use the library research, i.e., research on data gained from statutes, yurisprudence and scientific books analyzed yuridically, historically and comparatively; and field observation is a research on data gained from questionnaires distributed to notary in Medan City and interview with staffs of Land Service of Medan City that is analyzed qualitatively. By using the methods of research, synchronization of regulation in age limit of proficiency to commit the legal deed in notary practice in Medan City can be seen. By this thesis writing, it can be known that there are many regulations about the age limit of proficiency to commit the legal deed in Indonesian Law order either in statute perspective of interregulation of law leading to difference in perception and application in notary practice of Medan city, that is turn, to result in the law uncertainity.en_US
dc.description.abstractBatas umur seseorang merupakan salah satu ukuran yang menentukan apakah seseorang itu dikatakan masih dibawah umur atau sudah cukup umur ( dewasa ). Menurut hukum yang berlaku di Indonesia seseorang baru dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum tanpa harus diwakili oleh orang lain apabila ia sudah cukup umur ( dewasa ) meskipun tidak setiap orang yang sudah cukup umur cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam tata hukum Indonesia terdapat banyak ketentuan yang mengatur mengenai batas umur kecakapan melakukan perbuatan hukum ini baik dalam lingkungan hukum publik maupun hukum privat. Keanekaragaman pengaturan ini berakibat timbulnya perbedaan pemahaman sehingga selalu menjadi perdebatan baik dalam tataran teoritis maupun praktis. Dalam praktek notaris, kepastian hukum batas umur kecakapan melakukan perbuatan hukum sangat diperlukan untuk memastikan apakah setiap orang yang datang menghadap notaris dapat atau tidak dilayani untuk menandatangani akta-akta notaris. Oleh karena kesalahan atau kekeliruan notaris dalam pengenalan penghadap yang dituangkan dalam komparisi akta sudah pasti membawa konsekuensi yuridis, baik terhadap para pihak maupun terhadap notaris itu sendiri. Dalam penulisan tesis ini alat pengumpulan data yang digunakan dengan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data-data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan buku-buku ilmiah yang dianalisis secara yuridis, historis dan komparatif dan penelitian lapangan yaitu penelitian terhadap data-data yang diperoleh dari kuesioner kepada notaris di Kota Medan dan wawancara dengan staf Kantor Pertanahan Kota Medan yang dianalisis secara kualitatif. Dengan menggunakan metode penelitian yang ada dapat dilihat sinkronisasi aturan-aturan hukum batas umur kecakapan melakukan perbuatan hukum dalam praktek notaris di Kota Medan. Dari penulisan tesis ini dapat diketahui bahwa terdapat banyak pengaturan tentang batas umur kecakapan melakukan perbuatan hukum dalam tata hukum Indonesia baik dari satu sisi ketentuan hukum maupun dari sisi antar ketentuan hukum yang berakibat timbulnya perbedaan persepsi dan penerapannya dalam praktek notaris di Kota Medan, yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectbatas umuren_US
dc.subjectkecakapanen_US
dc.subjectperbuatan hukumen_US
dc.subjectage limiten_US
dc.subjectproficiencyen_US
dc.subjectlegal deeden_US
dc.titleBatas Umur Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum dalam Praktek Notaris di Kota Medanen_US
dc.typeMaster Thesesen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record