Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Yang Diakui Atas Harta Peninggalan Orang Tuanya (Kajian Pada Etnis Tionghoa Di Kota Tebing Tinggi)

Abstract

Perkawinan adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang membawa akibat hukum bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah melakukan perkawinan tesebut. Di samping itu juga akan membawa akibat hukum bagi anak (keturunan) serta atas harta kekayaan yang ditimbulkan dalam perkawinan tesebut. Perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan/prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentunya membawa suatu permasalahan mengenai kepastian hukum atau jaminan hukum baik itu terhadap suamil istri, anak (keturunan) maupun terhadap harta kekayaan. Oleh karena itu kiranya perlu dikaji tentang kedudukan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang perkawinannya dilakukan secara adapt Tionghoa, kedudukan hukum anak luar kawin yang diakui dalam hukum keluarga, hak waris anak luar kawin yang diakui atas harta peninggalan orangtuanya. Untuk mengkaji hal-hal tersebut di atas dilakukan penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis. Lokasi Penelitian adalah Kota Tebing Tinggi. Metode Pendekatan Penelitian adalah Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Responden ditetapkan secara Simple Random Sampling 30 orang yang terdiri dari 10 orang tua laki-laki/suami yang melakukan perkawinan secara adat Tionghoa dan mempunyai anak luar kawin yang diakui, 10 orang perempuan/istri yang kawin secara adapt Tionghoa dan mempunyai anak luar kawin yang diakui serta 10 orang anak etnis Tionghoa yang merupakan anak luar kawin yang diakui. Sedangkan Informan diambil dari kalangan praktisi dan teoritisi hukum, Notaris, serta dari Instansi Catatan Sipil. Alat pengumpulan data primer adalah kuesioner, wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari sebuah perkawinan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 terhadap suamil istri serta anak dan harta kekayaannya, yaitu; 1. Perkawinan secara adat Tionghoa yang tidak dilakukan pencatatan dianggap tidak pernah terjadi secara yuridis normatif yang membawa konsekuensi perkawinan tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat bagi pihak-pihak. 2. Kedudukan hukum anak luar kawin yang diakui dalam hukum keluarga adalah selalu berada di bawah perwalian, dalam hal ini otomatis berada di bawah perwalian ibunya. 3. Dalam prakteknya di lapangan pembagian hak waris anak luar kawin yang diakui cendrung dilakukan secara kekeluargaan yang mengacu kepada kondisi ekonomi ahli waris. Disarankan kepada Pemerintah untuk melakukan kegiatan berupa penyuluhan hukum agar intensitas perkawinan yang tidak dicatatkan dikalangan etnis Tionghoa dapat diminimalkan, juga disarankan kepada Pemerintah untuk dapat membuat suatu peraturan yang mengatur masalah anak luar kawin. Juga disarankan kepada etnis Tionghoa supaya menyadari resiko yang ditimbulkan akibat dari pembagian warisan secara kekeluargaan tanpa didasari dengan akta otentik.