Show simple item record

dc.contributor.advisorDr. Runtung Sitepu, S.H, M.Humen_US
dc.contributor.authorNadiaen_US
dc.date.accessioned2010-03-19T10:36:32Z
dc.date.available2010-03-19T10:36:32Z
dc.date.issued2008-04-22T00:00:00Zen_US
dc.identifier.otherRenny Widiastutien_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/5468
dc.description04011077en_US
dc.description.abstractArticle 24 paragraph (I) of Law Number 21 of 1997 concerning to BPHTB indicates that Official Issuer of Land Certificate (PPAT)/Notary can sign the transfer of ownership of land and/or building after the tax payer submit the tax payment invoice, such as Tax Payment certificate (SSP) from the Seller and the Ownership ax payment certificate on the land or building (SSB) from the buyer. PPAT has not authority to make a material test on the rights transfer object value, that influence the number of tax paid by the tax payer. Therefore, the problem in this writing is how the role of Official Issuer of Land Certificate (PPAT) in tax collecting related to the buying-selling rights on the land and/or building, what the efforts of PPAT to make the tax payment effective according to the valid rule and what the obstacles faced by PPAT in order to increase the earning of government from the tax sector in particular from the buying - selling of land and/or building and how PPAT solve the problem. This is an analytic descriptive research by an empirical normative approach. The location of study is Banda Aceh city, Province of Nangroe Aceh Darussalam, by the population is all of PPAT, and the sample is II PPAT and 10 tax payers (seller and buyer) as respondents. Sampling method is purposive sampling. The data is collected through interview and document study. The data collecting method is library research and field research. The data is analyzed qualitatively to draw a deductive and inductive conclusion. The roles of PPAT to increase the tax are in the signing of certificate, i.e., his tax payment report and monthly report on the issuance of certificate. PPAT assist the debt payment ill order to make the tax payment more effective in addition to accelerate the signing process on certificate. The obstacle faced by PPAT is a lack of socialization on BPHTB and PPh (VAD) to the society. The efforts of PPAT in the field is to provides the society with description and appeal about anything required before they do the rights transfer transaction on land and building specially the tax obligation. It is suggested to the society to pay the tax for the success of national development because tax is one of funding source. PPAT must to enhance their efforts to appeal the tax payer to pay their tax based on the real transaction. Socialization on BPHTB and PPh (VAD) on the right transfer on land and building must be increase because 80% of the tax earning used by the local government.en_US
dc.description.abstractDalam Pasal 24 ayat (I) Undang-Undang Nornor 21 tahun 1997 tentang BPHTB dinyatakan PPAT/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak, berupa Surat Setoran Pajak (SSP) dari Pihak Penjual dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) dari Pihak Pembeli. PPAT tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan uji materil terhadap nilai objek peralihan hak, yang berpengaruh terhadap besarnya pajak yang harus dibayarkan atau disetor oleh wajib pajak yang bersangkutan. Berdasarkan hal itu permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah peranan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pemungutan pajak terkait dengan jual beli hak atas tanah danlatau bangunan, bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh PPAT untuk mengefektifkan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang dalam pelaksanaan jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan dan Bagaimanakah bentuk kendala yang dihadapi oleh PPAT dalam mengefektifkan pemasukan ke kas Negara dari sektor pajak melalui jual beli hak atas tanah danlatau bangunan dan bagaimanakah PPAT mengatasi kendala yang ada. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan normative empiris. Lokasi yang dipilih Kota Banda Aceh Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, dengan populasi para PPAT, untuk sampelnya diambil 11 orang PPAT dan 10 orang Wajib Pajak (penjual dan pembeli) sebagai responden. Teknik pengambilan sample dilakukan dengan purposive sampling. Alat pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokurnen. Teknik pengumpulan data library research dan field research. Kemudian dilakukan analisis secara kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat deduktifdan induktif. Bahwa peran PPAT dalam meningkatkan pajak dilakukan dengan dilihat dari dua hal yaitu pada saat penandatanganan akta yaitu memberitahukan tentang kewajiban pembayaran pajaknya dan pada saat pemberitahuan laporan bulanan atas pembuatan akta. Bahwa PPAT dalam mengefektifkan penerimaan Pajak, dapat membantu para pihak untuk melakukan pembayaran pajak-pajak terhutang. Hal ini juga dilakukan untuk mempercepat proses penandatanganan akta. Kendala yang dihadapi oleh PPAT dalam mengefektifkan penerimaan pajak dari sektor pengalihan atas hak atas tanah dan/bangunan yang terjadi di lapangan adalah kurangnya sosialisasi tentang BPHIB dan PPh kepada masyarakat Upaya yang dilakukan oleh PPAT dalam menghadapi kendala yang ada di lapangan adalah dengan melakukan himbauan dan gambaran kepada para pihak sebelum dilakukannya transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan sehingga para pihak yang awam sekalipun dapat mengetahui adanya kewajiban membayar pajak dalam transaksi pengalihan hak tersebut. Saran yang diberikan dalarn penulisan ini dihimbau kepada masyarakat luas agar taat membayar pajak demi suksesnya pembangunan karena pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara.Hendaknya kepada PPAT yang selama ini telah begitu besar dalam membantu pemerintah dalarn peningkatan pajak lebih lagi meningkatkan upayanya dengan cara menghimbau kepada para pihak penjual ataupun pembeli untuk jujur dalam memberitahukan nilai real transaksi jual beli tanah danlatau bangunan. Diharapkan adanya sosialisasi yang lebih luas terhadap BPHIB dan PPh dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh instansi pajak yang terkait telebih lagi mengenai BPHIB karena 80 % dari penerimaan pajak tersebut adalah dipergunakan untuk pemerintah daerah setempat.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectkenotariatanen_US
dc.titlePeranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembayaran Pajak Atas Transaksi Jual Beli Tanah Dan / Atau Bangunan Di Kota Banda Acehen_US
dc.typeMaster Thesesen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record