Analisis Yuridis Pembatalan Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Medan

Abstract

Land registration in Indonesia ia aimed to assure about the land registered of law assurance. It obtaines negative tend to positive system of law giving strong evidence not absolute. Correcting some mistakes that could be happen in it’s process made corrective means available that is land right cancellation. Land Right Cancellation is about the cancellation of it’s Decree and/ or certificate so that the land revert to land state status. It can be caused administration defect in the you know publication of the land right awarding decree as well as to execute the court said. The command that cancel land certificate must be followed by government administratively. In fact, Land National Agency rarely issued the cancellation are much more. This study is aimed to describe and analyse data. This study used normative law by studying literature of act, particularly to examine the act about land right cancellation. Data collected by literature study and analyzed qualitatively using deductive method. The conclusion of this study is the matter of land right cancellation about the court competencies that caused of hardly identification of claim material jurisdiction. It is usually merged between civil aspect and administration aspect. There are some weakness in the act of land right cancellation application. Medan City Land Office handles it well in the early steps of it and appropriate with the procedure determined.

Pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas bidang tanah yang telah terdaftar. Sistem pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia yaitu sistem negatif bertendensi positif memberikan alat bukti yang kuat bukan mutlak Untuk menganulir kekeliruan yang mungkin terjadi pada proses pendaftaran tanah, disediakan sarana korektif berupa pembatalan hak atas tanah. Pembatalan hak atas tanah pada hakikatnya adalah pembatalan surat keputusan pemberian hak atas tanah dan atau sertipikat sehingga tanah tersebut kembali statusnya menjadi tanah negara. Pembatalan hak atas tanah dapat dikarenakan cacat administrasi dalam penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah maupun untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Amar putusan pengadilan yang berisi perintah untuk membatalkan sertipikat hak atas tanah, secara administratif, harus ditindak lanjuti oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dengan mengeluarkan surat keputusan pembatalan surat keputusan pemberian hak atas tanah yang serta merta membatalkan sertipikat hak atas tanah. Namun kenyataannya Badan Pertanahan Nasional, sangat jarang mengeluarkan surat keputusan pembatalan surat keputusan pemberian hak atas tanah padahal putusan pengadilan mengenai pembatalan sertipikat relatif banyak. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pembatalan hak atas tanah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan terurama untuk mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembatalan hak atas tanah. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan dan analisisnya dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa persoalan pembatalan hak atas tanah terkait dengan masalah kompetensi peradilan disebabkan sulitnya mengidentifikasi yurisdiksi materil gugatan karena biasanya gabungan antara aspek perdata dengan aspek tata usaha negara. Masih terdapat kelemahan dalam peraturan-peraturan pembatalan hak atas tanah yang menjadi kendala dalam penyelesaian permohonan pembatalan hak atas tanah. Kantor Pertanahan Kota Medan relatif baik dalam menangani permohonan pembatalan hak atas tanah pada tahap awal dan telah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan..