Pengaturan Mengenai Bukti Keterangan Hak Waris Yang Berlaku Bagi Warga Negara Indonesia

Abstract

Heritage is one of the ways to switch over the wealth goods from one generation to next generation, where with existence of death hence will emerge heritage. The arrangement of heritage rights to Indonesia citizen in real is still multifarious and adapted for by each class. It caused the confusion to society. To determine who is entitled to become heir require to be proved with an heir rights boldness that is passing heir rights statement. Rights heir bank statement is a letter published by Functionary or governmental institution in charge or made by whole heirs who is then agreed and strengthened by Head Countryside / chief of village or Sub-Regency chief, taken as strong evidence appliance about existence of a switch over of rights from the heir to heirs. In this research which become its problems are does the regulation which already insist can guarantee to achieve the rule of law in the case of determination of Indonesia citizen heritage rights, why there is no explanatory unification heir rights till now, and how is the most ideal heir rights which desired in practice. To study the problems, so an analytical descriptive research had been done at the instances which are related in making heir rights statement. The method which is used is normative juridical research or else named by library research. Data resources got by interviewing the competent informants, The research used two data raising, they are, library research and interview. The data was analyzed by using inductive and deductive method. From the results of research, it is indicated that the arrangement of heritage bank statement to Indonesia citizen is not guaranteed the rule of law yet, because there is no one special arrangement of heir rights bank statement. For the native it is made by the heirs themselves which is witnessed by Chief of village and known by Sub-Regency chief. To Chinese it is made by Notary and for the other Foreign East it is made by functionary of Probate Court. The reason of explanatory unification inexistence of heir is because there is no law which arranges the heir statement. The laws are still various. Ideal heir rights statement form is which is made in the notaries act.It is suggested that it is important to arrange heir rights statement in legislation and determined by the functionary who in charge to release heir rights bank statement. Besides also need the existence of unification in heritage law as well as standardizing of law about this heir rights statement.

Kewarisan adalah salah satu jalan atau cara peralihan suatu harta atau barang dari satu generasi kepada generasi berikutnya, dimana dengan adanya kematian maka akan muneul kewarisan. Pengaturan hak-hak kewarisan bagi warga negara Indonesia dalam kenyataan masih beraneka ragam dan disesuaikan dengan golongan masing-masing. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Untuk menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris perlu dibuktikan dengan suatu keterangan hak waris yaitu melalui surat keterangan hak waris, Surat keterangan hak waris adalah suatu surat yang diterbitkan oleh Pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang atau dibuat sendiri oleh segenap ahli waris yang kemudian dibenarkan dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Camat, yang dijadikan alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris. Dalam penelitian ini yang menjadi pennasalahannya adalah apakah peraturan yang sudah ada dapat menjamin tercapainya kepastian hukum dalam hal penentuan hak-hak kewarisan warga negara Indonesia, mengapa sampai sekarang belum ada unifikasi mengenai keterangan hak waris, dan bagaimana bentuk keterangan hak waris yang paling ideal yang dikehendaki dalam praktek. Untuk mengkaji permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis pada instansi-instansi yang terkait dengan pembuatan surat keterangan hak waris. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatify)atau disebut juga penelitian kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan informan yang berkompeten. Dalam penelitian ini digunakan 2 alat pengumpulan data. yaitu dengan studi dokumen (library research) dan wawancara (depth interview): Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode induktif dan deduktif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan surat keterangan kewarisan bagi warga negara Indonesia belum menjamin kepastian hukum karena belum ada satu pengaturan yang khusus mengenai pengaturan surat keterangan hak waris. Bagi golongan Bumi Putera dibuat oleh ahli waris sendiri disaksikan oleh Lurah dan diketahui oleh Carnat. Bagi golongan Tionghoa dibuat oleh Notaris dan Timur Asing lainnya dibuat oleh pejabat Balai Harta Peninggalan. Alasan tidak adanya unifikasi mengenai keterangan ahli waris ini adalah karena belum adanya undang-undang yang mengatur surat keterangan waris. Jadi hukumnya masih bersifat pluralistis, Mengenai bentuk surat keterangan hak waris yang ideal adalah yang dibuat dalam bentuk notarial. Disarankan perlunya diatur mengenai surat keterangan hak waris ini dalam suatu perundang-undangan dan ditentukan pejabat mana yang berwenang mengeluarkan surat keterangan hak waris tersebut. Selain itu juga perlu adanya unifikasi dalam hukum kewarisan dan juga penyeragaman hukum tentang surat keterangan hak waris ini.