Show simple item record

dc.contributor.advisorProf. Muhammad Abduh, SH ; Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS ; Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MSen_US
dc.contributor.authorSulistyoen_US
dc.date.accessioned2010-03-19T10:35:06Z
dc.date.available2010-03-19T10:35:06Z
dc.date.issued2008-08-15T00:00:00Zen_US
dc.identifier.otherPangky Moanda Siregaren_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/5270
dc.description057005047en_US
dc.description.abstractKesempatan mendapatkan keadilan adalah merupakan tujuan setiap masyarakat pencari keadilan, permasalahan yang timbul adalah lamanya proses persidangan memerlukan waktu lama. Salah satu alternatif untuk memecahkan persoalan adalah menciptakan peradilan cepat. Dengan peradilan cepat maka pencari keadilan dapat segera mendapatkan kepastian hukum. Dengan berlakunya Pasal 45 ayat 2c Undang-Undang No.5 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 maka peradilan cepat yang didambakan dapat diwujudkan. Penelitian Tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data berasal dari data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen bahan kepustakaan, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berhubungan dengan judul Tesis. Metode pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan (library research). Berdasarkan penelitian dapat dilihat bahwa putusan berdasarkan Pasal 45 ayat 2c dapat cepat memperoleh kekuatan hukum pasti karena dalam waktu 6 (enam) bulan putusan dapat memperoleh kekuatan hukum pasti, sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara cepat sederhana dan biaya ringan. Selain itu dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap pencari keadilan.en_US
dc.description.abstractThe opportunity to have fair justice is the purpose of every justice seeker, the problem that emerged is the time of conference process, one of alternatives way to solve the problem is by creating an instant court. By instant court, the justice seeker will be able to get law certainty. On the existence of Section 45, part 2c of Constitution No. 5 year 2004 the change of constitution No.14 year 1985 then accepted instant court will become real. This thesis was done by normative juridical and empiric juridical. The data source were taken from secondary data that is data collected through library documentation study, the court decision which has fixed law empowerment which related to the title of this thesis. The data collection method was library research. Based on the research it can be seen that decision based on Section 45, part 2c is bale to get law certainty empowerment fast in 6 (six) months, with resulting law certainty, therefore the despite solution can be done simply and fest, and not cost a lot of money. Moreover, it can give optimal law protection for the justice seeker.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectdisputeen_US
dc.subjectfinish fasten_US
dc.subjectsengketaen_US
dc.subjectcepat selesaien_US
dc.titlePenerapan Sistem Peradilan 2 (Dua) Tingkat Untuk Peradilan Tata Usaha Negara Study Tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agungen_US
dc.typeMaster Thesesen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record