Show simple item record

dc.contributor.advisorKalo, Syafruddin
dc.contributor.authorSandhu, Sarabjit Singh
dc.date.accessioned2015-09-08T05:45:48Z
dc.date.available2015-09-08T05:45:48Z
dc.date.issued2015-09-08
dc.identifier.otherlili nasution
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/49985
dc.description110200427en_US
dc.description.abstractIndonesia merupakan negara hukum, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 butir ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum sebagai panglima tertinggi mengakibatkan seluruh tindakan harus berdasarkan hukum. Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pokok pemikiran diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia, bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyitaan aset yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang dan bagaimana prosedur penyitaan tersebut serta bagaimana tinjauan yuridis terhadap penyitaan yang dilakukan oleh KPK terhadap aset-aset Irjen Pol Djoko Susilo, S.H., M.Si. yang tidak terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yang emnitikberatkan pada data sekunder dengan spesifikasi deskriptif analitis, yaitu memaparkan tentang peraturan yang berlaku dan menganalisis penyitaan yang dilakukan oleh KPK terhadap aset yang tidak terkait dengan tindak pidana tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Irjen Pol Djoko Susilo, S.H., M.Si. Analitis data yang digunakan adalah metode analitis kualitatif. Bahwa penyitaan aset Irjen Pol Djoko Susilo, S.H., M.Si. yang diperoleh pada tahun 2003 sampai 2010 oleh KPK dengan alasan tidak seimbangnya antara penghasilan dan aset yang diperoleh, telah melampaui kewenangan dan tidak sah secara hukum. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK dalam melakukan penyitaan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, yaitu ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti bahwa aset tersebut adalah hasil tindak pidana korupsi. Alasan karena tidak seimbangnya pengasilan dengan aset yang dimililki bukan alasan yang diatur dalam undang-undang sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan penyitaanen_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectPenyitaan Aseten_US
dc.subjectTindak Pidana Pencucian Uangen_US
dc.titleTinjauan Yuridis Terhadap Penyitaan Aset Yang Tidak Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Perkara No. 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Atas Nama Terdakwa Irjen Pol Drs. Djoko Susilo, S.H., M.Si)en_US
dc.typeStudent Papersen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record