Show simple item record

dc.contributor.advisorProf. Dr. Bismar Nasution, SH., MHen_US
dc.contributor.authorChairuni Nasutionen_US
dc.date.accessioned2010-03-19T10:32:51Z
dc.date.available2010-03-19T10:32:51Z
dc.date.issued2008-04-23T00:00:00Zen_US
dc.identifier.otherRenny Widiastutien_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/4901
dc.description05005802en_US
dc.description.abstractThe liquidation system is a process or trying that caused dispersing or changing in insurance company was go public to be insurance company the basic again, because of that the insurance company has very big loss of profit and can be paid all of disadvantage. So the insurance companies have to stop for several times all of the activated and working in that company to avoid all of the risks what will be happened. In general, risk the main aspect of human life as well as an important factor in insurance. Risk, in practice, can be solved in several ways. One of the methods used to minimize the risk is by shifting it to be under some body else's responsibility such as insurance company / guarantor under an insurance contract/agreement to protect and to give the feeling of security to community. One of the risks faced by any insurance business is that the insurance company itself is oven to bankruptcy. Bankruptcy is the most frightening condition to both insurance companies and claimer holders. Law No. 8/1999 on Consumer's Protection says that the claimer holders as the consumers in insurance business especially their rights as agreed in the insurance contract / agreement should be protected from any probable risk resulted from the bankruptcy of insurance company. Therefore, about why the law protection for claimer with the insurance contract, why the law protection for the money claimer by insurance company was liquidation with the Minister of Finance, and the why the law protection when the insurance companies becomes bankrupt. The data for this analytical descriptive study were collected through the qualitative analysis method and the problem was discussed through the normative juridical approach. Considered to obey of bankrupt, all of the Creditor (persons or firm) has the right to make their Debitor bankrupt, if they to fulfill all of the requirement for bankrupt, With no rights for Debitor with law for manage of the royalty, so with the obey of bankrupt considered that accounting since that when the conclusion of bankrupt, the Curator has competence to do it all of the managing and to finishing all of the conclusion has citation or examination. For giving the law protection for claimer with the insurance contract, for the best way at make the insurance contract all of the side of the agreement have to agree with the contract. Contracts have to reading in public or claimer; purpose for hot to be misunderstanding among the side of the insurance contract in to give law protection for found of client who have claimer or insurance company liquidation with the Minister of Finance suggestion for Creditor to have attention to all of necessary of claimer including of the fund with keep insurance company, it purpose that the fund have the law protection and save in the insurance company. For the insurance company was bankrupt, the government will make something to anticipated, so the insurance company can be recover again with three best way, there are : 1. External surveillance. 2. Internal surveillance. 3. Public surveillance. And the suggestion for the judge in the court to giving the conclusion or decision with very fair for the bankrupt decision at insurance company.en_US
dc.description.abstractSistem likuidasi merupakan proses atau cara akibat terjadinya pembubaran atau perubahan terhadap perusahaan asuransi yang sudah go publik menjadi perusahaan asuransi yang baru kembali, dikarenakan pemsahaan asuransi tersebut mengalami kerugian yang sangat besar jumlahnya dan tidak mampu untuk membayar segala kerugian tersebut. Sehingga perusahaan asuransi dengan terpaksa memberhentikan untuk sementara waktu kegiatan dan kinerja perusahaannya agar tidak menimbulkan risiko-risiko yang mungkin saja dapat terjadi, Risiko merupakan aspek utama dari kehidupan manusia pada umumnya dan merupakan faktor penting dalam asuransi. Risiko merupakan kemungkinan penyimpangan harapan yang tidak menguntungkan, yaitu ketidakpastian suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Untuk mengatasi risiko dalam kenyataannya terdapat beberapa cara atau usaha yang dilakukan oleh manusia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut adalah dengan mengalihkan risiko pada pihak lain (perusahaan asuransi), Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, yaitu dengan mengadakan perjanjian pelimpahan risiko dengan pihak lain. Perjanjian semacam ini disebut perjanjian asuransi. Salah satu risiko dalam usaha perasuransian adalah kemungkinan terjadinya pailit atau perusahaan asuransi. Kepailitan adalah merupakan hal yang sangat ditakuti bagi perusahaan asuransi maupun nasabah (pemegang polis) asuransi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pemegang polis (tertanggung) sebagai konsumen dalam usaha perasuransian sudah seharusnya mendapatkan perlindungan sebagaimana kesepakatan peIjanjian asuransi yang telah dituangkan dalam polis serta perlindungan atas hak-hak pemegang polis dari kemungkinan risiko kepailitan perusahaan asuransi tersebut. Untuk itu perlu diketahui tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis atas isi perjanjian asuransi, bagaimana perlindungan hukum terhadap dana nasabah, pemegang polis asuransi yang perusahaannya dilikuidasi oleh Menteri Keuangan, dan bagaimana perlindungan hukum bagi perusahaan asuransi yang dipailitkan oleh Pengadilan Niaga. Guna membahas permasalahan tersebut diatas, maka penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatifdan bersifat deskriptifanalistis, metode pengumpulan data dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Undang-Undang Kepailitan setiap Kreditor (perorangan/perusahaan) berhak mempailitkan Debitornya jika telah memenuhi persyaratan untuk dapat dipailitkan, Pernyataan pailit, mengakibatkan Debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan daJam kepailitan. Dengan ditiadakannya hak Debitor secam hukum untuk mengurus kekayaannya, maka oleh Undang-Undang Kepailitan ditetapkan bahwa terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadapputusantersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Guna memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang polis atas isi perjanjian asuransi, sebaiknya sewaktu melakukan.perjanjian asuransi tersebut adalah para pihak harus sepakat atas isi perjanjian yang diperjanjikan dan isi perjanjian tersebut semestinya dibacakan dimuka nasabah pemegang polis, hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara para pihak, dan terhadap perlindungan hukum bagi dana nasabah pemegang polis asuransi yang perusahaannya dilikuidasi oleh Menteri Keuangan, disarankan kepada Kreditor (penanggung) agar memperhatikan segala kepentingan para nasabah termasuk dana nasabah yang tersimpan dalam perusahaan asuransi tersebut, supaya dana nasabah dapat terlindungi dan aman dalam perusahaan asuransi tersebut. Kemudian terhadap perusahaan asuransi yang mengalami pailit maka pemerintah melakukan upaya untuk mengantisipasi perusahaan asuransi agar dapat pulih kembali adalah dengan melakukan tiga cara sebagai berikut: 1. Pengawasan eksternal 2. Pengawasan internal 3. Pengawasan masyarakat Dan, disarankan kepada Hakim Pengadilan Niaga untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap putusan pailit perusahaan asuransi.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectilmu hukumen_US
dc.titleSistem Likuidasi Terhadap Perusahaan Asuransi Dalam Kaitannya Terhadap Perlindungan Pemegang Polisen_US
dc.typeMaster Thesesen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record