Show simple item record

dc.contributor.advisorProf. Dr. Runtung, SH, M.Hum; Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH; Dr. Sunarmi, SH, M.Humen_US
dc.contributor.authorMalem Gintingen_US
dc.date.accessioned2010-03-19T10:32:45Z
dc.date.available2010-03-19T10:32:45Z
dc.date.issued2008-07-29T00:00:00Zen_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/4887
dc.description047005007en_US
dc.description.abstractThis research is descriptive, that is, the reseach which is aimed to describe generally the status and condition of the implementation of the agreement of sharecropping on farmland in the society of Payung Sub district, Karo Regency. The data collected were analyzed using the method of juridical, sociological approach, and by the approach on the problem, the empirical facts were observed using the provisions in the regulations, theory, the results of the research, and the reports related to the observed objects. This research drwas the conclusions, that: 1) the agreement of the sharecropping has been known by the society of Payung Sub district, Karo Regency, which is implemented based on the existing tradition in the society, it is because the system of kinship in the society is still close, the parties have familial relationship, the land cultivation using sharecropping system which is aimed to help the economy of the cultivators and their families and in order that the land does not become wasteland. 2) In general, the characteristics of the agreement of sharecropping on farmland in the society of Payung Sub district, Karo Regency are the one which is made orally or unwritten, the agreement is not the presence of the witnesses, the sharecropping is on 1/3 – 2/3 basis, 1/3 is for the landowner and 2/3 is for the cultivator bears all the production costs and labor, the duration is not dteermined, the basis of the agreement is kinship, convention, an mutual trust between the parties, the objects of sharecropping are not only crops but also hard plants, there is not any indications of blackmail on the cultivator. 3) The inhibiting factor of the implementation opf the Act No. 2 of 1960 at Payung Sub district, Karo Regency is that the Act of Sharecropping at the location of the research has not been socialized, moreover all the Sub district and in the regency do not know the existence of the Act of Sharecropping, initially, the society think that it is sufficient that they have the rules of sharecropping in the form of cenvention in the society, there is not any socialization and supervision or the measurements of control from the relevant instances as instructed by the Act. The suggestions of this research are as follows: 1) The Act no. 2 of 1960 is one the product of positive law in Indonesia, however, from some results of the research, it is stated that the Act is not implemented effectively in the society, so that it is necessary needs of the society, 2) The requirement of active role of the relevant instances, in this case, the district government and the local Regional Office of the Department of Justice an Human Rights to make a socialization and legal extension elucidation maximally on the regulations related directly to agricultural of sharecropping in Karo Regency specially, 3) The need of further whole research.en_US
dc.description.abstractPenelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara umum tentang status dan kondisi dari Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil atas Tanah Pertanian pada masyarakat di Kecamatan Payung Kabupaten Karo. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode pendekatan yuridis sosiologs, dimana pendekatan terhadap permasalahan dengan meneliti kenyataan (fakta empiris) dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, teori, hasil-hasil penelitian dan laporan-laporan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini menyimpulkan, bahwa : 1) Perjanjian bagi hasil sudah dikenal di masyarakat Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, yang dilaksanakan berdasarkan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tersebut, hal ini dikarenakan sistem kekerabatan di masyarakat tersebut yang masih erat, para pihak masih ada hubungan keluarga, pengusahaan dan pengelolaan tanah/lahan dengan sistem perjanjian bagi hasil dimaksudkan untuk membantu ekonomi penggarap/keluarga, juga dengan maksud agar tanah tersebut tidak terlantar. 2) Secara umum karakteristik perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian yang ada pada masyarakat di Kecamatan Payung Kabupaten Karo adalah : perjanjian dibuat secara lisan atau tidak tertulis tanpa saksi, imbangan pembagian hasil tanah yang menjadi hak para pihak adalah 1/2 bagian untuk pemilik dan 1/2 bagian untuk penggarap, disamping itu ada pula 1/3 untuk pemilik dan 2/3 untuk penggarap tergantung pada jenis tanaman yang ditanam di atas lahan pertanian, pemilik hanya menyerahkan tanah, sedangkan segala biaya produksi dan tenaga kerja ditanggung oleh penggarap, bentuk dan jangka waktu perjanjian tidak diatur secara tegas, perjanjian didasarkan kepada asas kekeluargaan, kesepakatan, dan saling percaya diantara para pihak, yang menjadi objek perjanjian bagi hasil adalah bukan tanah melainkan tenaga dan tanaman pangan, belum ada indikasi pemerasan terhadap pihak penggarap. 3) adapun faktor penghambat tidak terlaksananya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 di Kecamatan Payung, Kabupaten Karo adalah belum memasyarakatnya Undang-undang Bagi Hasil tersebut khusus di lokasi penelitian, bahkan semua baik responden, Kepala Desa, Aparat Pemerintah di Kecamatan dan Kabupaten belum mengetahui tentang keberadaan Undang-undang Bagi Hasil tersebut, umumnya masyarakat merasa nyaman dengan perjanjian bagi hasil yang dibuat berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut, belum ada sosialisasi, termasuk pengawasan serta langkah penertiban dari instansi terkait sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang. Saran yang diajukan dalam penelitian ini yaitu : 1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 UU merupakan salah satu ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, namun dari beberapa hasil penelitian jelas bahwa undang-undang tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu perlu ditinjau ulang serta disesuaikan menurut kebutuhan masyarakat. Perlu peran aktif dari semua instansi, termasuk lembaga Perguruan Tinggi untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara maksimal agar peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah dapat terlaksana sebagaimana mestinya.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.titlePelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo)en_US
dc.typeMaster Thesesen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record