Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) (Study Pada Kelurahan Pangkalan Manshyur Kecamatan Medan Johor Medan)

Abstract

Secara konsepsi Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mengurangi jumlah masyarakat miskin. Seperti yang kita ketahui bahwa Pemerintah telah banyak melakukan usaha untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Salah satu usahanya adalah melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP). Melalui Program ini diharapkan pelaksanaan program ini tidak bersifat parsial, sektoral, dan tidak tepat sasaran, melainkan dengan adanya program ini diharapkan masyarakat secara luas ikut serta dalam memikirkan dan mencari potensi dirinya agar dapat bersamasama menanggulangi permasalahan kemiskinan dan perduli terhadap kondisi sosial di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Melalui Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), masyarakat dalam bentuk badan keswadayaan masyarakat sebagai lembaga pimpinan kolektif ini memahami akar permasalahan kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi masyarakat yang belum berdaya dengan prilaku, sikap, dan cara pandang masyarakat yang tidak bertumpu pada nilai-nilai universal kemanusiaan seperti : jujur, dapat dipercaya, ikhlas dan prinsip-prinsip universal kemasyarakatan seperti : transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan demokrasi. Implementasi program merupakan faktor penentu dari efektifitas dan efisiensi suatu kebijakan yang dirumuskan. Berdasarkan hasil analisis data terhadap proses Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilihat dari aspek organisasi, interprestasi, dan penerapan yang diperoleh dengan mengunakan metode deskriptif, diperoleh bahwa masih banyak terdapat kekurangan, ketidakmaksimalan dari kinerja setiap elemen yang telibat di dalamnya. Dari aspek organisasi, pelaksanaan Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan melalui pembentukan Badan Keswadayaan masyarakat telah memiliki struktur kerja yang jelas dan yang terlibat dalam BKM tersebut telah dipilih oleh masyarakat sendiri secara langsung berdasarkan kriteria nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan untuk tugas dan fungsinya secara umum sebagai wadah bagi masyarakat miskin khususnya dalam menanmpung ataupun mengakomodir kepentingan masyarakat miskin yang terbentuk dalam suatu kelompok swadaya masyarakat (KSM). Dari aspek interprestasi, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan ini memiliki petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Akan tetapi, badan keswadayaan masyarakat ini masih kesulitan dalam memanajemen anggaran yang diperlukan untuk setiap kegiatan yang dilakukan karena tidak adanya aturan yang baku. Sedangkan untuk aspek penerapan, segala kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat miskin itu sendiri yang nantinya disesuaikan dengan tujuan dari program penangggulangan kemiskinan di perkotaan ini. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan juga dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi instansi terkait dalam membuat kebijakan ataupun dalam pengambilan keputusan.