Show simple item record

dc.contributor.advisorGinting, Budiman
dc.contributor.advisorYamin, Muhammad
dc.contributor.advisorBastari
dc.contributor.authorGinting, Washington
dc.date.accessioned2015-05-07T03:36:34Z
dc.date.available2015-05-07T03:36:34Z
dc.date.issued2015-05-07
dc.identifier.otherFranz
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/46123
dc.description127011071en_US
dc.description.abstractLeasing activity on land and building transfer brings about taxes payable for the lessors and lessees who perform transaction. In Indonesia, tax on leasing, regulated in KMK No. 1169/KMK.01/1991 is contradictory to Article 1 of Law on PPh (Income Tax) No. 36/2008 and Law No. 28/2009 on State and Local Taxes and Regional Distribution which do not explicitly regulate BPHTB. Leasing transaction, related to the obligation to pay off Final PPh of land and building transfer and BPHTB was interested to be analyzed with the title, The Analysis of the Legal Aspect of Final PPh Assessment of Land and Building Transfer and BPHTB on Leasing Transaction of Land and Building. The theory used in the research was carrying capacity, supported by Statement theory. The research used descriptive normative method which described the condition which was related to the problem of Final PPh assessment of Land and building and BPHTB on leasing transaction. The conclusion of the research was that Final PPh assessment of land and building transfer and BPHTB for those who were involved in land and building leasing transaction, if it is related to Final PPh assessment of land and building transfer in contract by the time the lessee used his option right and lessee back, the lessor would owe 5% (five percent) in residual value, while in sale, the lessor would pay off the income tax 5% (five percent) of the highest value with NJOP of land and building. On the other hand, the levy on BPHTB, the transfer of land and building rights, in the leasing transaction of land and building is not regulated clearly by Law No. 28/2009 on State and Local Tax and Retribution. . The role of a Notary/PPAT (official empowered to draw up land deeds) in levying PPh and BPHTB in leasing transaction of land and building transfer is by requesting a regulation which can accelerate the validation of registration process in land rights transfer. A Notary/PPAT also has the obligation to appeal to tax payers to pay off their tax above NJPO so that the validation process can run smoothly, and there will be no obstacle in the validation process in Dispenda (Regional Revenue Agency).The obstacle from the legal aspect in levying Final PPh and BPHTB on leasing transaction in land and building transfer is that there is no synchronization of regulation between levying Final PPh in Law No. 7/1983 on Income Tax which was amended to Law No. 36/2008 and its implementation and levying BPHTB in Law No. 28/2009 on government and local taxes and regional retribution. It is recommended that leasing transaction in land and building should be protected by specific law which regulates taxation and the criteria of leasing transaction should be heeded before signing it so that there will be no change from financial lease to operating leasing since the implication of taxation and accounting of the two transactions is contradicted. A Notary/PPAT should explain to his clients properly about tax, especially PPh and BPHTB. A Notary as the partner of tax officials should enforce tax law so that legal certainty in taxation can be achieved. It is also recommended that the regulation in Perda (Government Regulation) should not be contrary to Article 87, paragraphs 4 and 5 of Law No. 28/2009 (lex superior derogat lex inferior) so that there will be synchronization between Law No. 20/2000 and Law No. 28/2009.en_US
dc.description.abstractKegiatan leasing atas pengalihan tanah dan bangunan menimbulkan hutang pajak bagi pihak-pihak yang melaksanakan transaksi. Kegiatan leasing atas pengalihan tanah dan bangunan yaitu pihak Lessor dan lessee, Di Indonesia perpajakan atas leasing diatur dalam KMK Nomor 1169/KMk. 01/1991 bertentangan dengan Undang-Undang PPh Pasal 11 yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak mengatur secara tegas BPHTB. Pembahasan mengenai transaksi leasing dikaitkan dengan kewajiban pembayaran PPh Final pengalihan hak atas tanah dan bangunan dan BPHTB menarik untuk diteliti dengan judul Kajian Aspek Legal Pengenaan PPh Final Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan BPHTB Terhadap Transaksi Leasing Tanah dan Bangunan. Meneliti masalah tersebut diatas, teori yang digunakan sebagi pisau analitis dalam penelitian ini sebagai teori utama adalah teori kepastian hukum dan didukung dengan teori daya pikul. Jenis Penelitian yang dipergunakan adalah dengan menggunakan pendekatan normatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan yang berhubungan dengan permasalahan pengenaan PPh Final pengalihan hak atas tanah dan bangunan dan BPHTB terhadap taransaksi Leasing. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengenaan PPh Final pengalihan hak atas tanah dan bangunan dan BPHTB bagi para pihak dalam transaksi leasing tanah dan bangunan jika dikaitkan dengan kewajiban pembayaran pajak yaitu Dalam transaksi leasing tanpa hak opsi tidak dikenakan PPh PHTB berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh karena tidak ada pengalihan hak atas tanah dan bangunan sebaliknya dalam transaksi finance lease dengan hak opsi dan sale and lease back maka dikenakan PPh Final PHTB sebesar 5% dari nilai sisa (residual value) pada saat Lessee menggunakan Hak Opsi nya untuk memiliki tanah dan bangunan yang di leasingkan. Sebaliknya pengenaan BPHTB tidak diatur secara tegas oleh Pasal 85 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mengatur secara tegas mengenai BPHTB untuk transaksi leasing. Peranan Notaris/PPAT dalam transaksi leasing tanah dan bangunan jika ada pengalihan tanah dan bangunan dalam transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi dan sale and lease back adalah Notaris/PPAT diikutsertakan untuk melakukan pengawasan atas pembayaran pajak-pajak yang pada pengalihan hak atas tanah dan bangunan dengan cara hanya boleh menandatangani akta pengalihan ha katas tanah dan bangunan jika pajaknya sudah dibayar yaitu dengan penyerahan bukti pembayaran pajak oleh pihak lessor maupun lessee. Hambatan aspek legal dalam pengenaan PPH Final pengalihan hak atas tanah dan bangunan dan BPHTB terhadap transaksi leasing tanah dan bangunan adalah dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1), (2), (3), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UUPDRD) tidak ada pengaturan leasing tanah dan bangunan sebagai objek pajak sehingga leasing tanah dan bangunan tidak terutang pajak BPHTB sedangkan PPh Final pengalihan hak atas tanah dan bangunan dikenakan pajak dalam transaksi leasing dengan hak opsi dan sale and lease back sebagaimana diatur dalam ketentuan Mentri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1994. Dari hasil penelitian diatas disarankan agar masing-masing Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) huruf a angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencantumkan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dalam transaksi leasing sebagai objek pajak BPHTB pada saat lease menggunakan hak opsi untuk membeli tanah dan bangunan yang dileasingkan karena dalam pelaksanaanya pada leasing sale and lease back dan finance lease dengan hak opsi terjadi pengalihan hak atas tanah dan bangunan sehingga berpotensi penerimaan BPHTB. Diharapkan Notaris/PPAT ikut serta dalam pengawasan pembayaran pajak yaitu dengan tidak menandatangani akta pengalihan hak atas tanah dan bangunan bila pajaknya belum dibayar oleh para pihak. Seharusnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 direvisi dengan memasukkan pengaturan tentang leasing tanah dan bangunan diatur sebagai objek terutang BPHTB sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dalam pengaturan BPHTB.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectFinal PPh in Land and Building Transferen_US
dc.subjectBPHTBen_US
dc.subjectLeasing of Landen_US
dc.subjectBuildingen_US
dc.subjectLegal Aspecten_US
dc.titleKajian Aspek Legal Pengenaan PPH Final Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dan BPHTB Terhadap Transaksi Leasing Tanah Dan Bangunan”en_US
dc.typeMaster Thesesen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record