Prinsip Kehati-hatian Dalam Bisnis Kartu Kredit Pada PT.Bank Negara Indonesia Sentra Bisnis Kartu Medan

Abstract

Bank dalam melakukan kegiatan usaha mengeluarkan produk bank. Produk bank adalah seluruh fasilitas, layanan, dan jasa yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat. Salah satu produk yang dikeluarkan oleh bank adalah kartu kredit. Kartu kredit tidak sama dengan kredit perbankan lainnya yang memiliki perjanjian yang lebih mengikat dengan adanya unsur agunan, sehingga dalam memprosesnya kartu kredit membutuhkan perhatian yang lebih, khususnya dalam pelaksanaan penerbitan kartu kredit timbulnya penyalahgunaan kartu kredit yang dilakukan oleh pihak yang tidak ada hubungannya dalam penerbitan kartu kredit, sehingga mengakibatkan kerugian bagi bank penerbit serta pemegang kartu kredit, untuk itu pentingnya prinsip kehati-hatian dalam industri kartu kredit yang sehat diharapkan dapat mengurangi risiko kredit bermasalah. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut: Bagaimana PT.BNI Sentra Bisnis Kartu Medan menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan penanganan bisnis kartu kredit dalam aturan internal? Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis kartu kredit? Bagaimana pertanggungjawaban PT.BNI Sentra Bisnis Kartu Medan terkait dengan bisnis kartu kredit dan penyelesaian kredit bermasalah? Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian pada studi kepustakaan terhadap peraturan-peraturan tertulis yang membahas tentang prinsip kehati-hatian dalam bisnis kartu kredit, melalui pendekatan deskriptif analitis dan analisa data yang dipergunakan adalah analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pengaturan prinsip kehati-hatian kartu kredit termuat dalam Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 dan Surat Edaran Bank Indonesia bernomor 14/17/DASP ini merupakan peraturan pelaksana dari PBI No. 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). Prinsip kehati-hatian mulai diterapkan pada saat proses permohonan kartu kredit. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis kartu kredit terjadi pada saat pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak benar-benar memeriksa kebenaran data calon pemengang kartu. Apabila dari pelanggaran prinsip kehati-hatian tersebut terdapat kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit yang melibatkan pihak intern maka petugas yang terkait serta pihak-pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran tersebut akan langsung diminta pertanggungjawabannya berupa klaim penggantian dana sesuai dengan kerugian, sanksi pemecatan, dan pelaporan ke pihak kepolisian.

Bank in conducting business activities issuing bank products. Bank products are all facilities, services, and services offered by the bank to the public. One product issued by a bank is a credit card. Credit cards are not the same as other bank loan that has a more binding agreement with any element of collateral, so the credit card processing requires more attention, particularly in the implementation of the onset of the credit card issuing credit card misuse by those who have nothing to do in the card issuance credit, resulting in losses to the issuing bank and credit card holders, to the importance of the prudential principle in the credit card industry is expected to reduce the risk of healthy non-performing loans. The formulation of the problem to be studied is as follows: How PT.BNI Sentra Business Cards Medan apply the prudential principle in accordance with the handling of credit card business in the internal rules? What are the forms of violation of the prudential principle in the activities of the credit card business? How accountability PT.BNI Sentra Business Cards business-related field and completion of credit card non-performing loans? This research is normative, is a research on the study of literature written regulations that discuss the prudential principle in the credit card business, through analytical and descriptive approach to data analysis employed is qualitative analysis. Based on the results of the research setting prudential credit cards contained in Article 2 of Law No. 10 of 1998 and Bank Indonesia Circular numbered 14/17/DASP is the implementing regulations of PBI. 14/2/PBI/2012 Concerning Payment Instruments Card (APMK). Prudential principle was implemented at the time the credit card application process. The forms of violation of the prudential principle in the credit card business activity occurred at the time of the documents did not actually check the correctness of data card holder candidate. If the violation of the prudential principle are related crimes involving credit cards then the internal party officers involved and the parties responsible for the violation will be held accountable in the form of direct reimbursement claims in accordance with the loss, sanctions, dismissal, and reporting to the police.