Show simple item record

dc.contributor.advisorO. K. Saidin
dc.contributor.advisorChairi, Zulfi
dc.contributor.authorHariadi, Adri
dc.date.accessioned2015-03-04T02:32:03Z
dc.date.available2015-03-04T02:32:03Z
dc.date.issued2015-03-04
dc.identifier.otherZulhelmi
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/44309
dc.description090200368en_US
dc.description.abstractSebagai suatu bentuk pemberian pinjaman meskipun dalam bentuk kemitraan maka landasan perjanjian pinjam meminjam juga mengikat para pihak. Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Perbankan tetap menjadi landasan juridis dalam hal pemberian pinjaman program kemitraan bantuan usaha kepada ekonomi kecil. Salah satu hal yang menarik dalam kajian perjanjian pinjaman untuk modal kerja bagi usaha ekonomi kecil adalah perihal jaminan dari pihak ekonomi kecil. Hal ini disebabkan suatu kenyataan yang ditemukan bahwa pengusaha ekonomi kecil terkendala dalam hal penyediaan jaminan untuk mendapatkan kredit dari pihak perbankan atau pihak lain yang menyalurkan kredit kepada pengusaha ekonomi kecil. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimana pelaksanaan program kemitraan bantuan usaha kepada ekonomi kecil di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Medan, Bagaimana bentuk-bentuk jaminan yang dapat diberikan oleh usaha ekonomi kecil dalam program kemitraan bantuan usaha dan Bagaimana akibat hukum terhadap jaminan apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kemitraan bantuan usaha kepada ekonomi kecil. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pelaksanaan perjanjian program kemitraan bantuan usaha kepada ekonomi kecil di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Medan adalah dimulai dari adanya permohonan pengajuan kredit kepada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Medan. Permohonan tersebut dilengkapi dengan pengisian aplikasi permohonan yang disediakan oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Medan dan juga melampirkan hal-hal yang diwajibkan. Selanjutnya dengan adanya permohonan tersebut maka PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Medan melakukan survei dan pemeriksaan apakah pemohon tersebut dapat diberikan modal bantuan usaha. Apabila layak, maka tingkatan selanjutnya adalah dibuatnya perjanjian pemberian pinjaman untuk modal kerja UKM yang diteruskan dengan penyerahan uang pinjaman yang ditandai dengan penyerahan. Bentuk-bentuk jaminan yang dapat diberikan oleh usaha ekonomi kecil dalam program kemitraan bantuan usaha adalah seluruh perlengkapan/peralatan, persediaan barang dan lain-lain yang dibiayai maupun yang tidak dibiayai melalui bantuan pinjaman dari pihak pertama, surat tanda kepemilikan atas tanah baik itu dalam bentuk sertifikat, SK Camat, surat akte jual beli yang disaksikan oleh Notaris dan BPKB kendaraan bermotor yang nilainya minimal sesuai dengan jumlah pinjaman. Akibat hukum terhadap jaminan apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kemitraan bantuan usaha kepada ekonomi kecil maka jaminan tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain untuk menutupi jumlah kewajiban debitur kepada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Medan.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectPerjanjianen_US
dc.subjectKemitraanen_US
dc.subjectEkonomi Kecilen_US
dc.titleTinjauan Yuridis Perjanjian Program Kemitraan Bantuan Usaha Kepada Ekonomi Kecil di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Medanen_US
dc.typeStudent Papersen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record