Show simple item record

dc.contributor.advisorGinting, Budiman
dc.contributor.advisorSiregar, Mahmul
dc.contributor.authorPanjaitan, Jelita Wati
dc.date.accessioned2015-01-24T02:36:01Z
dc.date.available2015-01-24T02:36:01Z
dc.date.issued2015-01-24
dc.identifier.otherZulhelmi
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/43285
dc.description100200083en_US
dc.description.abstractPertambangan merupakan salah satu bidang ekonomi dengan manfaat yang besar bagi masyarakat luas. Pertambangan identik dengan modal yang besar, teknologi yang canggih bahkan resiko yang besar sehingga sangat membutuhkan kerjasama dengan investor Asing. Kontrak pertambangan Minyak dan gas bumi yang saat ini dipakai ialah Kontrak production sharing dengan para pihak yaitu SKK Migas dan Kontraktor. Keberadaan Investor Asing memerlukan kepastian hukum dan perlindungan. Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan investor berdasarkan Kontrak production sharing, apakah Investor yang wanprestasi berdasarkan KPS dapat dipidana, bagaimana penyelesaian kasus PT CPI berdasarkan KPS. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yang bersifat normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian dengan mendasarkan penelitian pada ketentuan hukum normatif. Sumber penelitian yang dipergunakan bersumber dari data sekunder dan bahan dari internet. Perlindungan terhadap invetor diberikan pemerintah melalui peraturan perundang-perundangan khususnya tentang penanaman modal dalam bentuk kepastian hukum, fasilitas investasi. Di dalam Kontrak production sharing juga diatur mengenai perlindungan tersebut khususnya dalam hal bila terjadi sengketa. Terhadap penyelesaian sengketa khususnya mengenai Wanprestasi dalam kontrak, kontrak merupakan hukum perdata yang mengutamakan penyelesaian hukum secara perdata. Demikian pula kasus P T CPI, hendaknya penyelesaian kasus tersebut berdasarkan apa yang telah disepakati dalam KPS yaitu secara Konsultasi dan arbitrase, bahwa hukum pidana merupakan asas Ultimatum remedium dalam penyelesaian sengketa kontrak. PT CPI melaksanakan program pemeliharaan lingkungan bahkan secara Internasional dan nasional sudah mendapat pengakuan.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectPerlindungan Hukumen_US
dc.subjectInvestoren_US
dc.subjectKontrak Production Sharingen_US
dc.subjectWanprestasien_US
dc.subjectHukum Pidanaen_US
dc.titlePerlindungan Terhadap Investor dari Penerapan Ketentuan Pidana pada Perbuatan Wanprestasi Kontrak Bagi Hasil/Production Sharing Contract (Studi Kasus Pada PT Chevron Pacific Indonesia)en_US
dc.typeStudent Papersen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record