Show simple item record

dc.contributor.advisorSutiarnoto
dc.contributor.advisorArif
dc.contributor.authorSiahaan, Natasa Fransiska Elisabeth
dc.date.accessioned2014-10-08T04:16:51Z
dc.date.available2014-10-08T04:16:51Z
dc.date.issued2014-10-08
dc.identifier.otherRahmi Yunita
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/41819
dc.description090200098en_US
dc.description.abstractTidak ada satu pun negara di dunia yang dapat membebaskan diri dari keterlibatannya dengan negara lain. Karena adanya kepentingan suatu negara di wilayah negara lain maka diciptakanlah suatu hubungan. Oleh karena itu, ditempatkanlah perwakilan diplomatik untuk menjalin hubungan persahabatan dan meningkatkan kerjasama antar dua negara. Namun, masih banyak kasus-kasus yang mengancam para diplomat dan para pelanggar kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Seperti dalam Kasus Penahanan Duta Besar Italia di India. Yang kemudian menimbulkan pertanyaan, Bagaimana pengakuan hak-hak Diplomatik dalam hukum internasional ? Bagaimana penyelesaian pelanggaran hak kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik ditinjau dari hukum internasional ? Bagaimana kasus pelanggaran hak kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki seorang duta besar Itali di India? Adapun metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) atau penelitian normatif yaitu dengan upaya penyeleksian dan pengumpulan data-data dari berbagai macam buku, pendapat sarjana, kamus, ensiklopedia dan literatur hukum internasional maupun hubungan politik internasional yang berkaitan dengan penulisan skripsi. Hukum Diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar prinsip persetujuan bersama secara timbal balik (reciprocity principles), dan ketentuan ataupun prinsip-prinsip tersebut dimuat dalam instrumen-instrumen hukum baik berupa piagam, statuta, maupun konvensi-konvensi sebagai hasil kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional secara progresif. Hukum Diplomatik mempunyai lingkup yang lebih luas, bukan hanya mencakup hubungan diplomatik tetapi juga hubungan konsuler dan perwakilan negara-negara pada organisasi internasional, khususnya organisasi internasional yang memiliki tanggung jawab dan keanggotaannya yang bersifat universal. Hubungan Diplomatik Italia dan India sangat baik, sampai kejadian penembakan kedua nelayan India yang dilakukan kedua marinir Italia. Hubungan kedua negara ini semakin renggang dengan pelanggaran perjanjian yang dilakukan Dubes Italia yang bernama Daniele Mancini kepada Mahkamah Agung India dalam pelanggaran pemulangan kedua tersangka marinir Italia ke India. Menyebabkan India melakukan pelanggaran kekebalan diplomatik dengan menahan Dubes Italia di India, sampai kedua marinir tersebut dikembalikan ke India. Perlindungan Terhadap Perwakilan Diplomatik dalam hal penahanan Diplomatik diatur dalam Konvensi Wina 1961 terutama pasal 29, yaitu agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (inviolabel). Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectHukum Diplomatiken_US
dc.subjectHukum Internasionalen_US
dc.titlePelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Atas Duta Besar Itali Yang Ditahan Di India Ditinjau Dari Hukum Internasionalen_US
dc.typeStudent Papersen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record