Show simple item record

dc.contributor.advisorNingsih, Suria
dc.contributor.authorRambe, Irfan Fajri
dc.date.accessioned2014-04-24T04:27:24Z
dc.date.available2014-04-24T04:27:24Z
dc.date.issued2014-04-24
dc.identifier.otherArco
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/40855
dc.description100200255en_US
dc.description.abstractTinjauan hukum administrasi negara adalah pandangan secara hukum administrasi negara melihat seperti apa masalah yang dihadapi dan bagaimana hukum itu mengatasinya. Retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin untuk parkir yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa manfaat retribusi parkir terhadap pedapatan daerah Kota Padangsidimpuan? Bagaimanakah pemerintah kota Padangsidimpuan mengatur pengelolaan parkir agar retribusi parkir meningktakan pendapatan asli daerah? Bagaimanakah upaya penertiban dan sanksi yang diterapkan terhadap pengelola parkir yang terbukti melanggar Perda Kota Padangsidimpuan No. 5 tahun 2010? Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundangundangan yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan dan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Tinjauan hukum administrasi negara dalam pengelolaan retribusi parkir kota Padangsidimpuan harus adil dalam perundang-undangan dan pelaksanaannya. Pengelolaannya harus berdasarkan peraturan dan undang- undang yang berlaku untuk memberikan jaminan hukum pada wajib retribusi, dengan berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2, yang berbunyi : pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluaan negara hanya boleh terjadi berdasar undang-undang. Pengelolaan harus efisien, dalam artian bahwa pengelolaan sedapat mungkin cukup untuk menutupi sebagian pengeluaran-pengeluaran daerah, sehingga ada keseimbangan dalam hal pengelolaan retribusi parkir untuk membantu jalanya perekonomian daerah. Dasar hukum pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidimpuan adalah PERDA No.5 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha. Hambatan dalam pengelolaan retribusi parkir di kota Padangsidimpuan yakni hambatan yuridis (wewenang dan tugas pengelola) dan non yuridis(pelaksanaan dan kepedulian masyarakat), upaya yang dilakukan untuk mangatasi hambatan ini adalah memberikan pembinaan bagi calon petugas parkir, mengawasi kegiatan perparkiran, memberikan atribut resmi kepada juru parkir, memberikan sanksi atas pelaksanaan diluar aturan, dan memberikan penyuluhan(sosialisasi) kepada masyarakat tentang pentingnya retribusi parkir dan pengaturannya demi meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Padangsidimpuan.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectTinjauan Hukum Administrasi Negaraen_US
dc.subjectRetribusien_US
dc.subjectParkiren_US
dc.subjectKota Padangsidimpuanen_US
dc.titleTinjuan Hukum Administrasi Negara Tentang Retribusi Parkir Kota Padang Sidempuanen_US
dc.typeStudent Papersen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record