Analisis Terhadap Larangan Praktik Insider Trading di Pasar Modal

Abstract

Keberadaan pasar modal di setiap negara merupakan hal yang fundamental dalam pembangunan ekonomi. Selain berfungsi sebagai sarana untuk menghimpun dana dan mengalokasikan dana masyarakat, pasar modal sebagai institusi ekonomi juga memiliki peranan yang tidak kalah pentingnya bagi perkembangan dunia usaha. Namun, tidak dapat dipungkiri kenyataan, bahwa di dalam pasar modal sudah sejak lama terjadi tindak kejahatan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang sangat merugikan berbagai pihak salah satunya adalah perdagangan orang dalam (insider trading). Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimanakah karakteristik perdagangan orang dalam (insider trading) dalam pasar modal? Kedua, bagaimanakah ketentuan larangan praktik insider trading dalam pasar modal? dan ketiga, bagaimanakah pengawasan terhadap praktik insider trading dalam perkembangan pasar modal Indonesia? Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif yang mengacu kepada norma¬-norma dan asas-asas hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal seperti UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta Peraturan Bapepam-LK lainnya. Kesimpulan dalam penelitian ini: pertama, karakteristik perdagangan orang dalam di Pasar Modal di Indonesia dilakukan dengan cara menipu atau dengan cara memanipulasi pasar. Karakteristik pengaturannya tidak mengatur unsur sebagai akibat dari perbuatan atau undang-undang tidak mengatur adanya kerugian. Kedua, ketentuan larangan terhadap praktik perdagangan orang dalam di Pasar Modal Indonesia pengaturannya mempersempit makna perdagangan orang dalam yang hanya menentukan orang dalam pada hubungan kepercayaan. Ketiga, pengawasan terhadap perdagangan orang dalam di Pasar Modal dilakukan oleh Bapepam-LK yang dilakukan secara terkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan yang independen. Pengawasannya tidak lagi berada di bawah Kementerian Keuangan melainkan beralih kepada OJK. Saran dalam penelitian ini: pertama, diharapkan agar undang-undang semestinya direvisi untuk menentukan unsur sebagai akibat dari perbuatan (unsur objektif) yakni adanya kerugian dalam Pasal 90 UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kedua, diharapkan agar undang-undang direvisi untuk memperluas ketentuan pengaturan ruang lingkup perdagangan orang dalam tidak mesti harus didasarkan pada adanya hubungan kepercayaan atau karena adanya unsur fakta materil. Ketiga, diharapkan agar pengawasan terhadap perdagangan orang dalam dapat dilaksanakan secara efisien dan terpadu dengan kehadiran OJK sebagai lembaga yang independen.

The existence of stock market in each country is fundamental in economic development. As an economic institution, stock market not only junctions as fund raising facility and allocating public funds but also has important role in the development of business world. Yet, it cannot be denied that criminal act or violations inflicting loss to various parties such as insider trading has long been going on in the stock market. The problems studied in this study were: first, what the characteristic of insider trading in the stock market was; second, what provisions prohibited the practice of insider trading in the stock market; and third, how the practice of insider trading in the stock market was controlled in the development of Indonesian stock market. This normative juridical study referred to the legal norms and principles stated in the regulation of legislation on stock market such as Law No. 8/1995 on Stock Market and Law No. 21/2011 on Financial Service Authority and the other regulations issued by Bapepam-LK. The conclusion of the result of this study is: first, the characteristics of insider trading in the Indonesian Stock Market is done by tricking or manipulating the market. Tire characteristic of its regulation is that it does not regulate the element as the consequence of action or the legislation does not regulate the existence of loss; second, the regulation of the provision prohibiting the practice of inside trading in the Indonesian Stock Market narrows the meaning of inside trading that only determine "insider" as a matter of trust relationship; and third, the control of inside trading in the Stock Market is implemented by Bapepam-LK in coordination with the independent Financial Service Authority not under the Ministry of Finance anymore. The suggestion is: first, the legislation is expected to be revised to determine the element as the result of action (objective element) namely the existence of loss in Article 90 of Law No. 8/1995 on Stock Market; second, the legislation is expected to be revised to extend the regulation of the scope of insider trading because it does not have to be based on the existence of trust relationship or the elements of material facts; and third, it is expected that the control of inside trading can be implemented efficiently and integratedly with the present of Financial Service Authority as an independent institution.