Show simple item record

dc.contributor.advisorHayat, Muhammad
dc.contributor.advisorHusni, Muhammad
dc.contributor.authorPulungan, Redha Amanta
dc.date.accessioned2013-05-27T08:27:56Z
dc.date.available2013-05-27T08:27:56Z
dc.date.issued2013-05-27
dc.identifier.otherFranz
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/37611
dc.description080200068en_US
dc.description.abstractTujuan hukum adalah menegakkan kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ditinjau dari isinya hukum maka dibedakan menjadi Hukum Materiil dan Hukum Formil. Hukum Materiil pun terbagi atas Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Hukum Formil yang disebut juga Hukum Acara adalah merupakan rangkaian peraturan-peraturan hukum untuk melaksanakan Hukum Materiil. Hukum Formil atau Hukum Acara pun terbagi atas Hukum Acara Pidana, Hukum Acara TUN, Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat seseorang harus bertindak terhadap dinamika pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan peraturan-peraturan hukum perdata. Bahwa Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura terdapat dalam Herziene Indlandsch Reglement/HIR dan Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah luar Jawa adalah Rechtsreglement voor de Buitengewesten/RBG berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951. Selanjutnya dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBG dikatakan: “Gugatan Perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri harus dimasukkan/didaftarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat tinggal atau apabila tidak diketahui tempat tinggal Tergugat maka tempat tinggal dimana Tergugat berada. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri sesudah menerima Gugatan Perdata yang disampaikan oleh Penggugat maka Ketua Pengadialn Negeri akan menunjuk suatu Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Gugatan Perdata tersebut. Dalam proses pemeriksaan Perkara Gugatan Perdata melalui sidang-sidang di Pengadilan Negeri bersangkutan setelah melalui tahapan-tahapan tentang penyampaian Jawaban oleh Tergugat dan disusul Tahapan penyampaian Replik oleh Penggugat serta selanjutnya tahapan penyampaian Duplik oleh Tergugat dan tahapan penyampaian alat-alat bukti oleh Penggugat dan Tergugat dan akhirnya ada tahapan penyampaian kesimpulan Penggugat dan Tergugat maka akhir tahapan pemeriksaan Perkara Gugatan Perdata adalah Majelis Hakim akan mengadakan Musyawarah Majelis Hakim dan kemudian Majelis Hakim akan menyampaikan Putusan Perkara dalam suatu persidangan pemeriksaan perkara yang terbuka untuk warga masyarakat yang berkenan menghadiri sidang pembacaan Putusan Perkara. Terkadang Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut dapat dilakukan upaya hukum banding dan kasasi oleh pihak yang kalah dalam Perkara Perdata tersebut. Apabila proses pemeriksaan perkara suatu Gugatan Perkara Perdata sudah sampai pada tingkat pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi melalui proses pemeriksaan perkara mengambil putusan pada tingkat Banding yang disebut dengan Putusan Banding, maka pihak yang kalah dalam perkara tersebut dapat mrlakukan suatu upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta. Apabila pemeriksaan perkara pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung telah mengambil suatu putusan untuk menolak permohonan Kasasi dari pihak Pemohon Kasasi, maka Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung tersebut akan disampaikan kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Adapun pihak yang menang dalam suatu Perkara Gugatan Perdata berdasarkan suatu Putusan Mahkamah Agung, maka pihak yang menang dalam perkara tersebut dapat mengajukan permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang telah memutus Perkara Gugatan Perdata bersangkutan di tingkat pertama pemeriksaan Perkara Perdata tersebut. Cara melaksanakan Eksekusi suatu Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap diatur dalam pasal 195 HIR/206 RBG. Penelitian dan pembahasan tentang Eksekusi suatu Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan masalah yang aktual dan menarik untuk dibahas dan disebarluaskan dalam upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta kepastian hukum dalam negara yang berdasarkan hukum (rechtstraat).en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectEksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaen_US
dc.subjectPerkara Perdata Sengketa Tanahen_US
dc.subjectHak Guna Bangunanen_US
dc.subjectPenetapan Ketua Pengadilan Negerien_US
dc.titleEksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 609 K/Pdt/2010 Dalam Perkara Perdata Sengketa Tanah Hak Guna Bangunan Dilaksanakan Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negerien_US
dc.typeStudent Papersen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record