USU-IR Home    USU Library        Feedback

USU Institutional Repository » Student Papers (SP) » Social Sciences and Politics » SP - Politics »

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/37281


Title: Implementasi Hubungan Pemerintahan Desa Dengan Kecamatan Pada Masa Otonomi Daerah
Authors: Soesilo, Muhda
Advisors: Taher, Zakaria
Issue Date: 4-May-2013
Abstract: In the framework of the political reforms that occurred at this time was marked by the granting of autonomy to the regions to encourage the democratization process in order to enable the acceleration of development, effectiveness and efficiency of public services and empowering communities towards a more self-reliant and prosperous. Through Law Number 32 Year 2004 regarding Regional Government, the government attempted to shift the dominance of a centralized government, which in its application for tens of years has formed a power perspective the "master" and proved to have implications on the stopper aspirations and participation of people with a significance that is quite high. Such a power perspective it can still be felt today, in this reform era, although the pattern of governance that has been in change of a "ruler" to a "servant". Decentralization has not been able to provide a meaningful sense in the community without the political will to follow the head region, as well as the District government turned out to be a better understanding of the meaning of decentralization that the district is a chain of successful local government is bridged between the village and district/city. Near the village government before the people seem difficult in the absence of good cooperation and positive with the district government to empower rural communities in accordance with the duties and functions and authority of the district in the current construction of regional autonomy. We also realize that in the current era of regional autonomy which gives broad powers to the regions so that the district/city government not serious about empowering the district. District government in place that can be delegated some authority of the Regent/Mayor are still having problems. Based on this study seem not serious the county/city of powers may be delegated to the district, especially in terms of supervision. At the level of district administration also can not seriously be said to deal with them. So that the authority has become blurred in the community and rural districts in conjunction with the government still remains marginalized.
Abstract (other language): Dalam rangka reformasi politik yang tengah berlansung saat ini yang ditandai dengan pemberian otonomi kepada daerah untuk mendorong terjadinya proses demokratisasi dengan tujuan agar terjadi akselerasi pembangunan, efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta memberdayakan masyarakat ke arah yang lebih mandiri dan sejahtera. Melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah berupaya menggeser dominasi pemerintahan yang sentralistik, dimana dalam penerapannya selama berpuluh tahun lamanya telah membentuk perspektif kekuasaan yang “menguasai” dan terbukti telah berimplikasi terhadap sumbatnya aspirasi dan partisipasi rakyat dengan signifikansi yang tergolong cukup tinggi. Perspektif kekuasaan yang demikian ternyata masih dapat dirasakan pada saat ini, di zaman reformasi ini, sekalipun dengan pola pemerintahan yang telah di rubah dari sebagai “penguasa” kepada sebagai “pelayan”. Desentralisasi belum mampu memberikan makna yang berarti di tengah masyarakat tanpa di ikuti dengan political will kepala daerah, begitu juga Pemerintah Kecamatan ternyata harus lebih memahami makna dari desentralisasi bahwa kecamatan merupakan mata rantai keberhasilan pemerintahan daerah yang menjembatani antara pemerintah desa dengan kabupaten/kota. Pemerintah desa yang dekat di hadapan rakyat tampak kesulitan tanpa adanya kerja sama yang baik dan positif dengan pemerintah kecamatan untuk memberdayakan masyarakat desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan kecamatan dalam konstruksi otonomi daerah saat ini. Kita juga menyadari bahwa dalam era otonomi daerah saat ini yang memberikan kewenangan yang begitu luas kepada daerah yaitu kabupaten/kota belum serius dalam memberdayakan pemerintahan kecamatan. Pemerintah kecamatan dalam posisinya yang dapat didelegasikan sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota masih mengalami kendala. Berdasarkan penelitian ini tampak ketidakseriusan pemerintahan kabupaten/kota terhadap kewenangan yang dapat dilimpahkan ke kecamatan khususnya dalam hal pengawasannya. Pada tataran pemerintahan kecamatan juga dapat dikatakan belum serius untuk menanganinya. Sehingga kewenangan tersebut menjadi kabur di tengah masyarakat dan desa dalam hubungannya dengan pemerintah kecamatan masih tetap termarjinalkan.
Keywords: Implementasi
Pemerintahan Desa
Kecamatan
Masa Otonomi Daerah
URI: http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/37281
Appears in Collections:SP - Politics

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Cover.pdfCover864.23 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract528.39 kBAdobe PDFView/Open
Chapter I.pdfChapter I574.78 kBAdobe PDFView/Open
Chapter II.pdfChapter II496.46 kBAdobe PDFView/Open
Chapter III-IV.pdfChapter III-IV696.32 kBAdobe PDFView/Open
Reference.pdfReference487.72 kBAdobe PDFView/Open
Appendix.pdfAppendix521.55 kBAdobe PDFView/Open
 

Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.