Show simple item record

dc.contributor.advisorSirait, Ningrum Natasya
dc.contributor.advisorWindha
dc.contributor.authorGinting, Marshias Mereapul
dc.date.accessioned2013-04-20T05:45:14Z
dc.date.available2013-04-20T05:45:14Z
dc.date.issued2013-04-20
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/37083
dc.description060200176en_US
dc.description.abstractSetelah berlakunya uu no. 5 tahun 1999, maka praktek monopoli dalam kegiatan ekonomi indonesia dengan tegas dilarang secara hukum, akan tetapi terdapat pengecualian bagi bumn, yang dengan adanya pasal 51 dalam uu no. 5 tahun 1999 tersebut mempunyai legitimasi hukum untuk mendapat pengecualian dalam melakukan praktek monopoli di indonesia. dimana diharapkan dengan diberikannya monopoli kepada bumn, maka dapat membantu terlaksananya undang-undang dasar 1945 pasal 33 dalam perekonomian indonesia Permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : bagaimana pengaturan mengenai monopoli dalam peraturan perundang-undangan di indonesia, bagaimana kedudukan bumn dalam perekonomian di indonesia sebagai pelaku usaha sehingga diberikan hak untuk praktek monopoli dalam pekeonomian indonesia dan bagaimana ketentuan pengecualian terhadap praktek monopoli yang dilakukan oleh bumn. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif, mengingat yang akan dikaji adalah ketentuan dari suatu pasal dan penerapannya dalam dalam praktek. data diperoleh dari mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan rumusan permasalahan. Ketentuan monopoli oleh bumn menurut pasal 51 undang-undang no.5 tahun 1999 adalah bahwa monopoli atau pemusatan kegiatan yang dapat dilakukan hanyalah terhadap cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan yang penting bagi negara. karena sampai saat ini belum ada kepastian dalam peraturan perundangan yang memberikan batasan yang dimaksud dengan ”menguasai hajat hidup orang banyak” dan ”penting bagi negara”, hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada dewan perwakilan rakyat untuk menentukannya. monopoli dan atau pemusatan kegiatan tersebut harus diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. dalam tulisan ini akan diberikan contoh satu lembaga bumn yang melakukan monopoli, yaitu pt pln (persero) yang melakukan monopoli penyediaan listrik dengan legitimasi undang-undang no. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikanen_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectbumnen_US
dc.subjectpengecualian monopolien_US
dc.titlePengecualian Praktek Monopoli Yang Dilakukan Oleh Bumn Menurut Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999en_US
dc.typeStudent Papersen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record