Show simple item record

dc.contributor.advisorSuhaidien_US
dc.contributor.advisorArifen_US
dc.contributor.authorKandou, Alvina Carolynen_US
dc.date.accessioned2013-04-17T07:03:36Z
dc.date.available2013-04-17T07:03:36Z
dc.date.issued2011-06-09en_US
dc.identifier.otherFredo Hasugianen_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/25819en_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/37024
dc.description050200295en_US
dc.description.abstractPada tahun 1991, lebih dari 40 tahun usai berakhirnya Perang Dunia II ditandainya kekalahan Jepang, sejumlah mantan Comfort Women mulai menuntut keadilan. Para mantan Comfort Women Korea, disusul dengan para mantan Comfort Women Filipina, Taiwan, Indonesia, dan Belanda tampil menuntut penyidikan, permintaan maaf, ganti rugi, hukuman, hingga pelurusan sejarah kepada Pengadilan Jepang. Dalam laporan yang sama juga dinyatakan bahwa terdapat pula mantan Comfort Women yang masih hidup di Malaysia, Kamboja, Guam, dan Inggris. Setelah bertahun-tahun mendapat teguran, rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan tuntutan dari mantan Comfort Women maupun beberapa kelompok pemerhati Hak Azasi Manusia, Jepang tidak bersedia melakukan penyidikan dan pengadilan lebih lanjut mengenai tuntutan para mantan Comfort Women. Hingga akhirnya dibuatlah sebuah peradilan kejahatan perang terhadap perempuan yang diberi nama Women’s International War Crimes Tribunal (WIWCT) on Japan’s Military Sex Slavery yang dipelopori oleh gabungan Non Government Organization (NGO) Jepang yakni VAWW-NET Jepang, NGO Korea yakni The Korean Council, dan NGO Filipina yakni Asian Center for Women’s Human Rights (ASCENT). Meskipun tidak menjadi pelopor, NGO Indonesia tetap bergabung dalam tribunal ini dengan NGO Koalisi Perempuan Indonesia sebagai pihak penuntut. Jepang tetap bersikukuh tidak mau menggelar pengadilan sesuai tuntutan para mantan comfort women. Tanpa persetujuan Jepang, gabungan NGO korban Comfort Women tetap menggelar Women’s International War Crimes Tribunal On Japan’s Military Sex Slavery. Pengadilan ini diselenggarakan pada tanggal 8-12 Desember 2000 di kota Tokyo, Jepang. Keputusan sidang kasus ini diputuskan satu tahun kemudian pada Final Judgement di Den Haag, 4 Desember 2001. Namun kefektifan pengadilan ini masih menjadi sebuah tanda tanya besar. Hingga kini, pemerintah Jepang tidak pernah mengakui keabsahan pendirian pengadilan WIWCT. Pengadilan ini memang hanya didirikan berdasarkan gagasan gabungan NGO dan bukan atas kesepakatan negara atau dibentuk oleh lembaga internasional yang memiliki kekuatan sebagaimana biasanya sebuah pengadilan internasional.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectHukum Internasionalen_US
dc.subjectLegalitas Women’s International War Crimes Tribunalen_US
dc.titleTinjauan Hukum Internasional Terhadap Legalitas Women’s International War Crimes Tribunal Sebagai Lembaga Penyelesaian Kejahatan Perang Yang Dilakukan Oleh Tentara Militer Jepang Terhadap Comfort Women.en_US
dc.typeStudent Papersen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record