USU-IR Home    USU Library        Feedback

USU Institutional Repository » Student Papers (SP) » Law » SP - Ilmu Hukum (fixed) »

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/37005


Title: Pemalsuan Dokumen Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 (Studi Putusan No. 2960/PID.B/2008/PN.Medan)
Authors: Sibuea, Martha Afrida
Advisors: Nurmalawaty
Lubis, Rafiqoh
Issue Date: 17-Sep-2010
Abstract: Pengertian pemalsuan dokumen mengandung dua makna yakni perbuatan membuat surat palsu atau memalsu surat. Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu, sedangkan memalsu surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/ berbeda dengan isi surat semula. Pemalsuan dokumen yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini merupakan modus operandi dari tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu penulis mengangkat beberapa permasalahan terkait dengan pemalsuan dokumen ini yakni bagaimana bentuk-bentuk serta cara pemalsuan dokumen dalam tindak pidana perdagangan orang serta bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pemalsuan dokumen dalam tindak pidana perdagangan orang. Metode penulisan yang dipakai dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan bahan-bahan teori dari kepustakaan seperti buku-buku, pendapat sarjana, bahan kuliah, surat kabar, artikel dan juga berita yang diperoleh penulis dari internet yang bertujuan untuk memperoleh atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori atau bahan-bahan atau doktrin-doktrin yang berkenaan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan perdagangan orang. Adapun bentuk-bentuk pemalsuan dokumen dalam tindak pidana perdagangan orang berupa pemalsuan KTP, ijazah, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Paspor. Cara pemalsuan dokumen tersebut ialah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yakni dengan menggunakan komputer dan scanner. KUHP dan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) ada mengatur tentang pemalsuan dokumen. Hanya saja KUHP tidak mengatur secara khusus pemalsuan dokumen terkait dengan TPPO, sedangkan dalam UU PTPPO jelas diatur pada Pasal 19. Berdasarkan analisis penulis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan telah tepat yaitu berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan terdakwa Nurhayati Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan turut melakukan memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dengan memalsukan data-data saksi korban Lona Oktaviani pada paspor. Oleh karena itu terdakwa dikenai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Keywords: Pemalsuan Dokumen
Tindak Pidana Perdagangan
URI: http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/19987
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/37005
Appears in Collections:SP - Ilmu Hukum (fixed)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Reference.pdfReference236.65 kBAdobe PDFView/Open
Chapter III-IV.pdfChapter III-IV310.13 kBAdobe PDFView/Open
Chapter II.pdfChapter II305.59 kBAdobe PDFView/Open
Chapter I.pdfChapter I337.01 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract213.28 kBAdobe PDFView/Open
Cover.pdfCover289.84 kBAdobe PDFView/Open
 

Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.