Show simple item record

dc.contributor.advisorSitepu, Runtungen_US
dc.contributor.advisorMahfudz, Zulkarnainen_US
dc.contributor.authorPrasetyo, Bagus Trien_US
dc.date.accessioned2013-04-17T07:03:00Z
dc.date.available2013-04-17T07:03:00Z
dc.date.issued2010-06-09en_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/17763en_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/36987
dc.description060200056en_US
dc.description.abstractJabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Selain dari akta otentik yang dibuat oleh notaris, terdapat akta lain yang disebut sebagai akta di bawah tangan, yaitu akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta. Akta di bawah tangan juga dapat disebut sebagai akta otentik apabila akta tersebut diakui oleh para pembuatnya ditambah lagi melalui pengesahan (legalisasi) dan pendaftaran (waarmerking) pada pejabat notaris. Hal ini dimungkinkan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang kewenangan notaris, yang salah satunya adalah membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.Dengan demikian, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah didaftarkan tersebut akan sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah permasalahan tentang pengaturan tentang akta otentik dan akta di bawah tangan di Indonesia, pengaturan tentang kewenangan legalisasi dan waarmerking notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris, dan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dikaitkan dengan kewenangan legalisasi dan waarmerking notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doctrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (law as it is written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law it is decided by the judge through judicial process). Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif. Akta otentik dan akta di bawah tangan di Indonesia diatur secara jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. KUH Perdata secara tegas membedakan kedua akta ini, khususnya dalam hal lahirnya kedua akta ini, dimana akta otentik lahir dari melalui keikusertaan pejabat yang berwenang untuk itu, sedangkan akta di bawah tangan lahir hanya berdasarkan inisiatif para pihak tanpa mengikusertakan keterlibatan pejabat yang berwenang untuk itu. Kewenangan legalisasi dan waarmerking diatur dalam pasal 15 ayat 2 Undang-undang Jabatan Notaris yang menyebutkan tentang beberapa kewenangan notaris selain sebagai pejabat pembuat akta otentik, yaitu mengesahkan tanda tangan serta membukukan surat di bawah tangan. Akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi ataupun waarmerking dari notaris kekuatan pembuktiannya tidak dapat dipersamakan dengan akta otentik, sebab akta otentik hanyalah akta yang dibuat oleh pejabat notaris, bukan yang dilegalisasi atau diwaarmerking oleh notaris. Namun dibandingkan dengan akta di bawah tangan pada umumnya, akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi ataupun diwaarmerking jelas memiliki kelebihan.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectAkta Di Bawah Tanganen_US
dc.subjectKewenangan Legalisasi Dan Waarmerking Notarisen_US
dc.titleKekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dikaitkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Legalisasi Dan Waarmerking Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notarisen_US
dc.typeStudent Papersen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record