Tinjauan Pelaksanaan Pelelangan Barang Terhadap Penerapan Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2007 Di Sumatera Utara (Studi Di Lingk. Sekretariat Provsu)

Abstract

Pelelangan merupakan bagian dari pemenuhaan pengadaan barang. Pelelangan di dalam pengadaan barang dan jasa dilaksanakan untuk kepentingan pemerintah yang merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, oleh karenanya penyerapan anggaran melalui pengadaan barang ini menjadi sangat penting. Telah banyak sorotan diarahkan pada berbagai masalah di seputar pelelangan dalam pengadaan barang untuk kepentingan pemerintah, antara lain karena banyaknya penyimpangan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya. Hal ini dikarenakan pengadaan barang dalam pelaksanaan pelelangan dana nya bersumber dari APBD, APBD yang kita ketahui saat ini bagi para personil (PNS) sangat riskan untuk terjadinya suatu tindakan yang dapat merugikan negara yaitu KKN, oleh karena itu pemerintah kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 80 tahun 2003 dan sekarang telah direvisi menjadi Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 tahun 2007. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan apakah prosedur pelaksanaan pelelangan di lingkungan sekretariat Provinsi Sumatera Utara (Provsu) telah menerapkan prinsip-prinsip yang termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 tahun 2007, sejauh mana pemberlakuan sanggahan dalam proses pelelangan di lingkungan sekretariat Provsu, dan bagaimana kesesuaian jangka waktu dalam penerapan sertifikat barang di dalam lingkungan sekretariat Provsu dalam proses pelelangan. Untuk menjawab permasalahan itu digunakan pendekatan yuridis normatif yang digabungkan dengan yudridis empiris, yaitu yuridis normatif mempergunakan sumber data sekunder penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, situs di internet, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian ini, sedangkan yuridis empiris memperoleh data dari sumber data primer seperti wawancara dan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pelelangan di dalam pemenuhan barang di lingkungan sekretariat daerah Provinsi Sumatera Utara (Provsu) belum begitu optimal dalam menerapkan prinsip-prinsip yang sebagaimana telah diatur didalam ketentuan Keputusan Presiden (Keppres) No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2007, seperti tidak efisiensi, dan transparansi didalam pelaksanannya. Pemberlakuan sanggahan masih diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dalam hal sanggahan banding, pelaksanaanya tidak dijalankan sebagaimana mestinya, yaitu adanya pelimpahan kewenangan, dan di sisi Kesesuaian jangka waktu penerapan sertifikat keahlian belum berjalan secara efektif, masih adanya tenggang waktu yang diberikan dalam pemenuhan sertifikat keahlian.