Show simple item record

dc.contributor.advisorNasution, Bismaren_US
dc.contributor.advisorSiregar, Mahmulen_US
dc.contributor.authorAndrryen_US
dc.date.accessioned2013-04-17T07:02:55Z
dc.date.available2013-04-17T07:02:55Z
dc.date.issued2011-06-09en_US
dc.identifier.otherFredo Hasugianen_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/25812en_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/36981
dc.description040200253en_US
dc.description.abstractPenanaman modal asing terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia adalah diperuntukkan bagi pengembangan usaha dan menggali potensi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan memanfaatkan potensi-potensi modal, skill atau managerial, dan teknologi yang dibawa serta para investor asing untuk akselerasi pembangunan ekonomi negara berkembang sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang terus menerus serta para investasi asing untuk akselerasi pembangunan ekonomi negara berkembang sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang terus menerus serta tidak merugikan kepentingan nasional. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai Bagaimana pengaturan tentang penanaman modal di Indonesia, Bagaimana kedudukan joint venture agreement sebagai salah satu bentuk perjanjian, dan Bagaimana joint venture ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Penanaman Modal Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (law as it is written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law it is decided by the judge through judicial process). Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif. Ketentuan-ketentuan yang dibuat di dalam Joint Venture Angreement, adalah ketentuan-ketentuan yang tetap mengikat kedua belah pihak saat badan hukum Joint Venture Company terbentuk (Perseroan Terbatas). Terutama ketentuan-ketentuan yang sejalan dan dapat dimasukan ke dalam Anggaran Dasar, seperti: identitas para pihak, permodalan, pengaturan tentang saham, pengambilan keputusan perusahaan (RUPS), pembagian dan penggunaan deviden, pembukuan, pengakhiran perjanjian dan atau penutupan perusahaan. Kedudukan joint venture agreement di Indonesia, Joint Venture Agreement adalah langka awal untuk membentuk sebuah perusahaan patungan (joint venture company) yang diharuskan bagi investor asing yang merencanakan berinvestasi di Indonesia. Ketentuan tersebut merupakan syarat yang ditegaskan Pasal 5 ayat 3 Udang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM). Dalam perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata, joint venture agreement diikat dengan suatu ketentuan yang didasarkan atas kesepakatan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam pernyataan tertulis yang dipandang sebagai bukti terciptanya suatu kerjasama, sedangkan dalam perspektif Undang-undang Penanaman Modal, joint venture agreement merupakan bentuk dari penanaman modal dalam asing, yakni bahwa setiap bentuk usaha penanaman modal, khususnya penanaman modal asing pada dasarnya harus dilakukan dalam bentuk kerjasama "usaha patungan" (Joint-venture).en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectJoint Venture Agreementen_US
dc.subjectKitab Undang-Undang Hukum Perdataen_US
dc.titleJoint Venture Agreement Dalam Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.en_US
dc.typeStudent Papersen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record