Show simple item record

dc.contributor.advisorProf. Dr. H. Tan Kamello, SH. MS.; M. Hayat, SH.en_US
dc.contributor.authorPetra Jeanny Siahaanen_US
dc.date.accessioned2013-04-17T07:02:41Z
dc.date.available2013-04-17T07:02:41Z
dc.date.issued2008-07-18T00:00:00Zen_US
dc.identifier.otherRay Ansyari Margolangen_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/12261en_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/36960
dc.description030200042en_US
dc.description.abstractDalam kasus perjanjian pemborongan kerja antara FT. Pakuwon Jati sebagai pemberi proyek dan PT. Tropical Jaya sebagai kontraktor, dimana dalam perjanjian kerja tersebut ditentukan dalam peraturan perundang-undangan bahwa perjanjian tersebut ada dan mengikat para pihak apabila dituangkan dalam suatu kontrak, surat kontrak merupakan syaraf untuk adanya suatu perjanjian pemborongan, tetapi dalam kasus tersebut kontrak kerja tidak ditandatangani oleh si pemberi proyek seperti apa yang telah dijanjikannya, karena sebelum kontrak kerja atas proyek tersebut ditandatangani, terlebih dulu ditandatangani surat penunjukan sebagai dasar dilaksanakannya pekerjaaa Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder yaitu dengan menganalisis suatu kasus putusan Mahkamah Agung RL Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung terhadap gugatan wanprestasi dalam pembuatan/penandatan^nan surat kontrak pemborongan pekerjaan antara PT. Pakowan Jati dengan PT. Tropical Jaya yang menyatakan bahwa PT. Pakowan Jati wanprestasi adalah sudah benar, karena antara PT. Pakowan dengan PT. Tropical Jaya, tidak lahir perjanjian pemborongan pekerjaan, namun yang adalah perjanjian untuk melakukan kontrak pemborongan pekerjaan bangunan, dimana PT. Pakowan Jati berkewajiban sebagai pemberi tugas untuk membuat surat kontrak pemborongan pekerjaan dan kewajiban itu tidak dilaksanakan. Bahwa perjanjian pemborongan antara PT. Pakowan Jati dan PT. Tropocal Jaya tidak memenuhi ketentuan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Kepres No. 16 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBN Pasal 21 ayat 7 huruf d. Akibat hukum tidak ditandatanganinya kontrak kerja. Dilihat dari sudut perjanjian pemborongan pekerjaan, maka dengan tidak dibuatnya kontrak pemborongan bangunan/tidak ditandatanganinya kontrak, maka perjanjian pemborongan itu tidak lahir data tidak timbul hak dan kewajibannya. Dilihat dari perjanjian pendahuluan untuk membuat perjanjian pemborongan pekerjaan bangunan, dimana kewajiban pemberi tugas (PT. Pakuwon Jati), yaitu membuat kontrak tidak dilaksanakan, maka dikatakan ia wanprestasi dan akibat hukumnya adalah membayar biaya perkara sesuai dengan pasal 118 (1) H2R. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan hendaknya para pihak yang akan mengadakan suatu perjanjian apabila perjanjian yang sifatnya menyangkut biaya dan resiko yang besar, juga menyangkut kepentingan umum harus memperhatikan dan mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan yang disamping peraturan yang dibuat oleh para pihak sendiri, yang kadang kala dapat merugikan kepentingan salah satu pihaL Prinsip mencegah lebih baik dari pada mengobati berlaku juga dalam suatu kontrak, berbagai tindakan pencegahan agar tidak terjadinya pemutusan/pembatalan kontrak harus diperhatikan, untuk tindakan preventif antara lain; mengenal sejauh mungkin reputasi pihak lain dalam kontrak tersebut, melihat sejauh mana kemampuan pihak lain tersebut. Dengan membuat Momerandum of Understanding agar dapat saling menjajaki dan saling mengenal lebih jauh terhadap pihak mitranya dalam kontrak tersebut.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjecthukum keperdataanen_US
dc.subjectwanprestasien_US
dc.subjectkontraken_US
dc.titleWanprestasi Terhadap Kontrak Pemborongan Pekerjaan Bangunan (Tinjuan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 407K/Pdt/1998)en_US
dc.typeStudent Papersen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record