Show simple item record

dc.contributor.advisorKhair, Abdulen_US
dc.contributor.advisorMulyadi, Mahmuden_US
dc.contributor.authorSimbolon, Bona Fernandezen_US
dc.date.accessioned2013-04-17T07:02:24Z
dc.date.available2013-04-17T07:02:24Z
dc.date.issued2008-05-12T00:00:00Zen_US
dc.identifier.otherSindiana Wulansarien_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/12765en_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/36914
dc.description030200244en_US
dc.description.abstractTanggal 27 Agustus 2005 Bangsa Indonesia dikejutkan oleh berita tertangkapnya kapal MT. Tioman oleh petugas patroli KRI Multatuli yang sedang berlayar di perairan Timur Pulau Bintan. Kapal tersebut memuat minyak mentah yang tidak memiliki dokumen yang sah milik PT Pertamina UP V Balikpapan yang diambil dari terminal Balikpapan lawe-lawe oleh terdakwa Sumardiyono dan kawan-kawan. Polda Kaltim telah melakukan penyidikan atas kasus lawe-lawe dan selanjutnya disidangkan di Pengadilan Negri Balikpapan, di persidangan terungkap bahwa kasus lawe-lawe telah menimbulkan kerugian negara yang cukup signifikan. Penelitian ini berjudul "Penerapan Hukuman Tambahan Pembayaran Uang Pengganti terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negri Balikpapan)".Permasalahan yang ingin dijawab dari penelitian ini adalah: bagaimanakah penerapan hukuman tambahan berupa pembayaran yang pengganti terhadap para terdakwa dalam tindak pidana korupsi lawe-lawe, serta hambatan apa yang dialami dalam pe1aksanan (eksekusi) putusan pengadilan terhadap hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Permasalahan ini diharapkan dapat dijawab melalui metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data ditempuh dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara kepada informan yang terdiri atas Polda Kaltim, Kejaksaan Negeri Balikpapan, dan para Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang menangani perkara korupsi lawe-lawe. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan indikasi terjadinya perbedaan pendapat di antara para hakim dalam penafsiran terhadap ketentuntuan Pasal 18 ayat 1 huruf b UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001. Sebagian hakim berpendapat bahwa besarnya yang pengganti sama dengan nilai kerugian negara versi BPKP tanpa memperdulikan apakah barang bukti dapat disita secara utuh atau tidak. Sebagian hakim berpendapat bahwa besarnya yang pengganti harus sama dengan jumlah yang diperoleh dari korupsi tanpa memperhitungkan apakah barang bukti ada yang disita atu tidak. Sebagian hakim lagi berpendapat bahwa besarnya uang pengganti sebesar-besarnya sarna dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Sehingga apabila ada barang bukti yang disita maka nilainya harus di perhitungkan, dan apabila nilai barang bukti telah sama dengan atau telah melebihi jumlah uang yang diperoleh dari korupsi maka terdakwa tidak perlu lagi dihukum membayar uang pengganti. Eksekusi terhadap hukuman tambahan dalam pembayaran nang pengganti pada perkara korupsi lawe-lawe mengalami hambatan karena para terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang dapat disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti sehingga para terdakwa lebih memilih untuk menjalani hukuman pengganti sebagai hukuman subsider dari hukuman tambahan membayar yang pengganti.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectpenerapan hukuman tambahan pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa tindak pidana korupsien_US
dc.titlePenerapan Hukuman Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan)en_US
dc.typeStudent Papersen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record