Show simple item record

dc.contributor.advisorNasution, Bismaren_US
dc.contributor.advisorSunarmien_US
dc.contributor.authorEfrina, Ninaen_US
dc.date.accessioned2013-04-17T07:02:07Z
dc.date.available2013-04-17T07:02:07Z
dc.date.issued2010-05-25en_US
dc.identifier.otherFredo Hasugianen_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/17346en_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/36881
dc.description050200109en_US
dc.description.abstractUndang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sudah tidak berlaku dan telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007). Dalam Perseroan Terbatas dikenal istilah saham, yang merupakan modal beroperasinya suatu perusahaan. Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat larangan bagi pemegang saham yang menyatakan bahwa kepemilikan sahamnya untuk dan atas nama orang lain. Hal itu dimaksudkan agar para pemegang saham tidak membuat suatu pernyataan dan/atau segala macam bentuk perjanjian yang isinya menyatakan bahwa sahamnya itu milik orang lain. Pada kenyataannya hal ini sering dilakukan, di mana pemegang saham bukanlah pemilik modal yang sebenarnya, tetapi pemilik modal yang sebenarnya adalah orang lain, pemegang saham ini hanya menjadikan pemegang saham pajangan. 1 Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah persyaratan kepemilikan saham dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bagaimanakah hak dan kewajiban dari para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas, serta bagaimanakah pengaturan kepemilikan saham dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai larangan kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas untuk dan atas nama orang lain. Metode Penelitian yang dipakai untuk menyusun skripsi ini adalah Hukum Normatif, dengan pengumpulan data secara Studi Pustaka (library research). Penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku perpustakaan, artikel-artikel baik dari koran maupun majalah, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk Peraturan Perundang-Undangan. Dari pembahasan yang dilakuakan tersebut , maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa dalam hal perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri harus dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik. Secara umum hak pemegang saham dapat dibedakan ke dalam Hak individuil yaang melekat pada diri pemegang saham, dan Hak yang diturunkan dari perseroan, yang dinamakan dengan hak derivatif (derivatif suit atau derivative action) dan Mewajibkan dilakukannya penawaran kepada pemegang saham dalam perseroan terbatas terlebih dahulu sebelum saham perseroan terbatas tersebut dijual kepada pihak ketiga. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 36 ayat 2 Kepemilikan saham yang mengakibatkan pemilikan saham oleh perseroan sendiri atau pemilikan saham secara kepemilikan silang tidak dilarang jika pemilikan saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat. Mengingat pentingnya tinjauan hukum terhadap larangan kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain, maka saran dari pembahasan tersebut adalah hendaknya pemerintah menyederhanakan proses pendirian perseroan terbatas, dengan memberikan hak penuh kepada kantor Wilayah Departemen Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia yang berwenang penuh dalam Pengesahan Perseroan Terbatas. Proses pendirian perseroan terbatas jelas diatur dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta bebas dari unsur-unsur KKN serta berbiaya murah dan efisien, dalam merangsang pertumbuhan dunia usaha dan semangat otonomi daerah. Kepada organ perseroan terbatas yang akan mengadakan rapat harus mengetahui konflik apa yang akan timbul dalam rapat tersebut khususnya mengenai larangan kepemilikan saham.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectLarangan Kepemilikan Sahamen_US
dc.subjectUntuk Dan Atas Nama Orang Lainen_US
dc.subjectPerseroan Terbatasen_US
dc.titleTinjauan Hukum Terhadap Larangan Kepemilikan Saham Dalam Perseroan Terbatas Untuk Dan Atas Nama Orang Lain Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatasen_US
dc.typeStudent Papersen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record