Show simple item record

dc.contributor.advisorZulkarnainen_US
dc.contributor.authorPurba, Roy Victor R. DS.en_US
dc.date.accessioned2013-04-17T07:01:21Z
dc.date.available2013-04-17T07:01:21Z
dc.date.issued2008-07-19T00:00:00Zen_US
dc.identifier.otherRay Ansyari Margolangen_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/12272en_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/36820
dc.description030221020en_US
dc.description.abstractPada hakekatnya perjanjian pinjam meminjam uang merupakan perhubungan hukum dalam hal permodalan yang bermotifkan ekonomis. Dengan motif ini pinjaman yang dimintakan oleh pihak peminjam ditujukan untuk kepentingan menambah modal dalam usaha memperbaiki serta mengembangkan usahanya. Mengingat akan motif ini pulalah diperlukan adanya prestasi dari pihak peminjam sebagai penggantian atas pemberian hak menggunakan tambahan tertentu yang disebut dengan bunga. Permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini, antara lain: bagaimana hubungan hukum antara pihak Bank BRI sebagai pemberi pinjaman (kreditur) dengan penerima pinjaman (dcbitur) Pegawai Negeri Sipil (PNS), hal-hal apa saja yang diatur dalam perjanjian pemberian kredit; dan bagaimana jika salah satu pihak melakukan ciderajanji (wanprestasi). Tulisan ini mengaju pada bentuk penelitian hukum normatif, yaitu mempergunakan data sekunder dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Kesimpulan yang diperoleh dari tulisan ini adalah bahwa: hubungan hukum antara pihak kreditur (Bank BRI) dengan debitur (Pegawai Negeri Sipil)) terjadi dengan ditandatanganinya surat pengakuan hutang dan diserahkannya surat kuasa untuk memotong gaji kepada Bendaharawan gaji. Selanjutnya sejumlah uang yang telah diperjanjikan diserahkan Bank BRI kepada para debitur (Pegawai Negeri Sipil). Secara umum hal-hal yang diatur dalam surat perjanjian kredit tersebut adalah pernyataan dari debitur untuk membayar kembali angsuran hutang secara tepat setiap bulannya, serta surat kuasa untuk memotong gaji debitur yang bersangkutan oleh Bendaharawan gaji kemudian menyerahkannya kepada pihak Bank BRI selambat-lambatnya tanggal 22 setiap bulannya. Pada umumnya debitur tidak pernah akan melakukan cidera janji (wanprestasi) karena pihak debitur sudah menandatangani surat kuasa memotong gaji yang disahkan Bendaharawan gaji untuk diserahkan kepada Bank setiap bulannya. Disarankan agar format perjanjian surat pengakuan hutang serta kuasa untuk memotong gaji dari bendaharawan perlu diseragamkan agar pemerintah (Bank Indonesia) dapat melakukan pengawasan dengan lebih mudah terhadap perjanjian kredit.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjecthukum perdataen_US
dc.subjectperjanjian pemberian kredit kepada pnsen_US
dc.titleAspek Hukum Perjanjian Dalam Pemberian Kredit Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Bank BRIen_US
dc.typeStudent Papersen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record