Show simple item record

dc.contributor.advisorProf. Dr. Ediwarman, SH. M.Hum.; Abdul Khair, SH. M.Humen_US
dc.contributor.authorMusyawir Irawanen_US
dc.date.accessioned2013-04-17T07:00:49Z
dc.date.available2013-04-17T07:00:49Z
dc.date.issued2008-04-24T00:00:00Zen_US
dc.identifier.otherSindiana Wulansarien_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/13236en_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/36762
dc.description000222101en_US
dc.description.abstractPenulisan skripsi ini berjudul "PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN PENASEHAT HUKUM TERHADAP KLlEN". Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan melihat perkembangan yang ada baik dari segi ilmu pengetahuan maupun teknologi. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin tinggi pula tingkat kejahatan yang terjadi, salah satu contohnya yaitu kejahatan yang dilakukan oleh penasehat hukum yang seharusnya pekerjaannya mencari keadilan di tengah-tengah masyarakat. Kejahatan yang semakin meningkat tersebut membuat semakin berfungsinya hukum pidana khususnya di dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan penasehat hukum tersebut. Hukum pidana tersebut mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mencapai kesejateraan. Kejahatan yang dilakukan oleh penasehat hukum akhir-akhir ini marak dibicarakan dan frekuensiya semakin tinggi bukan saja kejahatan yang menimpa masyarakat yang ekonominya lemah tetapi dari seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menjadi masalah besar baik bagi pemerintah maupun bagi organisasi-organisasi penasehat hukum karena dapat merusak citra nama baik penasebat hukum Indonesia yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Melihat hal ini timbullah masalah, kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi-organisasi penasehat hukum Indonesia di dalam menanggu1angi kejahatan penyalahgunaan wewenang profesi yang dilakukan oleh penasebat hukum. Penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang artinya penelitian terbadap asas-asas hukum yang dalam penelitian ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang kejahatan yang dilakukan oleh penasehat hukum. Data yang diperoleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu dengan studi kepustakaan dan studi lapangan di Pengadilan Negeri Medan. Pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan hukum dengan mengeluarkan undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang sebelumnya diatur di dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sekalipun demikian pemerintah dan organisasi-organisasi Penasehat Hukum Indonesia telah berusaha untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh penasehat hokum dengan dikeluarkannya undang-undang yang baru tersebut, dan sangatlah diharapkan pemerintah serta organisasi-organisasi penasehat hukum Indonesia memperhatikan masalah-masalah kejahatan yang dilakukan oleh penasehat hukum dan terus berusaha untuk memberantas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh penasehat hukum tersebut.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectperaturan hukum terhadap penasehat hukumen_US
dc.subjectfaktor yang menyebabkan penasehat hukum melakukan penyalahgunaan wewenangen_US
dc.titlePenyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Penasehat Hukum Terhadap Klien (Pengadilan Negeri Medan)en_US
dc.typeStudent Papersen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record