Show simple item record

dc.contributor.advisorHasnil Basri Siregar, SH.en_US
dc.contributor.authorDanu M. Limbongen_US
dc.date.accessioned2013-04-17T07:00:15Z
dc.date.available2013-04-17T07:00:15Z
dc.date.issued2008-05-23T00:00:00Zen_US
dc.identifier.otherSundarien_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/13168en_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/36695
dc.description990200033en_US
dc.description.abstractSemenjak diterapkannya operasi militer di Aceh, jumlah korban sipil di Aceh terus meningkat dari hari ke hari. Dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepada TNI (Tentara Nasional Indonesia) untuk mengidentifikasi dan menangkap anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), oknum-oknum TNI dilaporkan melakukan berbagai penggerebekan secara brutal, penyiksaan, dan dalam beberapa kasus, perkosaan, penembakan, baik disengaja maupun tidak, dan pemerasan terhadap rakyat Aceh. Hukum humaniter merupakan sejumlah prinsip dasar dan aturan mengenai pembatasan penggunaan kekerasan dalam situasi konflik bersenjata. Secara umum ada dua bahasan yang menjadi cakupan hukum Humaniter Internasional, yaitu: perlindungan atas mereka yang tidak dan tidak lagi mengambil bagian dalam suatu pertikaian dan batasan-batasan atas sarana peperangan, khususnya persenjataan dan metode-metode atau cara-cara peperangan seperti taktik militer. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan, yaitu kegiatan mengumpulkan data-data dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia maupun peraturan yang diterbitkan oleh negara lain dan badan-badan Internasional. Berdasarkan penelitihan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa: Hukum Humaniter Internasional adalah bagian dari hukum internasional yang merupakan sejumlah prinsip dasar dan aturan mengenai pembatasan penggunaan kekerasan dalam situasi konflik bersenjata, Yang mempunyai tujuan : untuk melindungi orang yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat dalam suatu permusuhan (hostilities), seperti orang-orang yang terluka, yang terdampar dari kapal, tawanan perang, dan orang-orang sipil; untuk membatasi akibat kekerasan dalam peperangan dalam rangka mencapai tujuan terjadinya konflik tersebut. Konsekuensi hukum dengan membedakan konflik sebagai bagian non internasional (internal) dengan konflik sebagai bagian internasional cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena : Konvensi-Konvensi Jenewa hanya memberikan perlindungan dasar dalam kejadian perang saudara melalui Pasal umum 3 Konvensi.; Protokol Tambahan II tahun 1977, yang terutama ditujukan pada konflik internal, memberikan perlindungan yang masih sedikit selama konflik tersebut dibandingkan yang diberikan Konvensi-Konvensi Jenewa, konvensi-konvensi tersebut merumuskan tanggung jawab kriminal hanya bagi yangpelanggaran yang dilakukan dalam konflik bersenjata internasional. Penerapan Hukum Humaniter Internasional terhadap konflik bersenjata di Aceh Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (Konvensi Geneva) bahwa di dalam daerah konflik (Aceh) pihak yang bersengketa tidak boleh melakukan perbuatan tindak pidana yang termasuk dalam : Willful killing; Torture or in human treatment, including biological experiment; Willfully causing suffering or serious injury to body are health; Extensive destruction or appropriation of property; Compelling a prisoner of war or protected person to serve in the armed force of hostile power dan Willfully depriving a prisoner of war of protected person ofthe right to a fair and regular trial.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectaspek hukumen_US
dc.subjecthumaniter internasionalen_US
dc.subjectkonflik bersenjataen_US
dc.subjectacehen_US
dc.titleAspek – Aspek Hukum Humaniter Internasional Pada Konflik Bersenjata Di Acehen_US
dc.typeStudent Papersen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record